VOICEIndonesia.co,Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang terus dilakukan kementeriannya sebagai upaya mengurangi kesenjangan keterampilan antara pemberi kerja dan pencari kerja.
“Pelatihan harus didesain menjawab kebutuhan pasar kerja. Itu yang kami lakukan. Makanya kami terus melakukan transformasi,” ujar Ida saat membuka Dialog Nasional di Jakarta, Selasa.
Ida mengatakan transformasi BLK itu berupa menghubungkan dan mencocokkan (link and match) kebutuhan pemberi kerja dengan pencari kerja. Upaya lain yang dilakukan Kemnaker, yaitu melalui Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) yang terdapat di balai-balai vokasi.
Baca Juga : Kemnaker Siapkan SDM Terampil Penuhi Industri di KIT Batang
FKLPI berfungsi sebagai jembatan atau wadah komunikasi antara Lembaga Pelatihan Kerja, khususnya BLK dengan industri dengan mempertimbangkan potensi ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha dan teknologi, serta kebijakan-kebijakan pembangunan daerah di mana BLK beroperasi.
“Karena di situlah kita tahu kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian mengajak dunia usaha dan dunia industri mengajak bersama-sama mendesain pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.
Ia mengatakan saat ini urgensi untuk mengatasi kesenjangan keterampilan secara global semakin tinggi. Penuaan populasi, globalisasi, perubahan iklim, maupun digitalisasi akan menimbulkan kesenjangan keterampilan.
Menurutnya, adanya kesenjangan keterampilan akan menyebabkan produktivitas rendah, pergantian pekerja tinggi, dan kurangnya inovasi.
Baca Juga : Kemnaker Gelar Bulan K3 Nasional di Smelter Freeport Indonesia
“Hal ini berdampak pada timbulnya ketidakpastian secara sosial-ekonomi yaitu seperti semakin tinggi biaya hidup dan berpotensi menimbulkan krisis sosial,” katanya.
Dalam upaya memperkuat balai pelatihan vokasi tersebut, Kemnaker juga bekerja sama dengan USAID Partnerships for Productivity (PADU).
USAID Mission Director Jeffery P. Cohen menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk usia produktif perlu untuk didukung, karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di masa depan.
“Kolaborasi bukan hanya antara pemerintah AS dan Indonesia, tapi kolaborasi yang membawa masyarakat sipil supaya anak muda di Indonesia bisa mendapatkan kemampuan yang diperlukan untuk ekonomi masa depan,” kata dia. (*)
