Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berharap para tenaga kerja Indonesia (TKI) bisa menabung selama mereka bekerja di negeri orang. Ia ingin mendorong pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong bisa memiliki usaha sendiri ketika pulang ke tanah air.
“Saya mendorong untuk menabung supaya ketika mereka sudah pulang ke tempatnya masing-masing bisa mulai berusaha,” kata Erick, usai bertemu dengan pekerja migran di Kantor BNI Hong Kong, Sabtu (1/7/2023).
Menurut Erick Thohir para pekerja bisa memanfaatkan tabungannya saat sedang tidak lagi bekerja di luar negeri. Mereka bisa menggunakannya sebagai modal usaha agar dapat memudahkan mereka mendapatkan pemasukkan di masa depan.
“Saya mendorong mereka (pekerja migran), kalau usaha kembali ke tempatnya, usaha, apakah usaha menanam, beternak, membuat kerupuk dan makanan yang bisa akhirnya tambahan pemasukan untuk masa depan mereka, ketika sudah tidak bekerja lagi di luar negeri,” tuturnya.
Bank Himbaran saat ini juga memiliki beberapa cabang di luar negeri, salah satunya Hong Kong. Para TKI bisa memanfaatkan kehadiran Bank BUMN seperti BNI, BRI, dan Bank Mandiri untuk bisa menabung.
Baca Juga: Mendag Datangi Pasar Bandarjo Cek Persediaan Kebutuhan Bahan Pokok
Erick mengatakan, 50% pekerja migran Indonesia (PMI) di Hong Kong adalah Ilegal. Ia mengaharapkan dengan hadirnya Bank Himbara bisa meningkatkan legalitas dari pekerja migran Indonesia (PMI) di Hong Kong.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan program BUMN yakni antara Himbara bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Bersama program itu, Erick menginginkan pekerja migran di Hong Kong yang ilegal bisa menjadi legal.
“Wajib kita melindungi pekerja migran, sejak awal program BUMN dengan BP2MI mendorong jangan sampai pekerja migran ini ilegal, karena datanya 50% ilegal (di Hong Kong) ini kita lawan,” jelasnya.
“Inilah kenapa, saya mendorong bank bank Himbara, BNI, Bank Mandiri, BRI, untuk hadir bekerja sama dengan mereka untuk mendorong agar legal,” jelasnya.
Upaya itu dilakukan pemerintah agar pekerja migran di luar negeri termasuk Hong Kong bisa mendapatkan perlindungan, seperti asuransi kecelakaan kerja dan sebagainya. Selain itu, juga bisa melindungi dan menghindari pekerja migran perempuan dari kejahatan seksual.
“Kita harus upaya keras karena mayoritas ilegal, akhirnya mereka tidak terproteksi, asuransi, kecelakaan kerja dan semua. Akhirnya hal-hal tentu kaum wanita ada tindakan kekerasan seksual, dan lain-lain,” tutup Erick.
