Jakarta – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani telah menyerahkan lima nama terduga pelaku sebagai dalang sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Selain itu, dengan cepat Benny memenuhi panggilan dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Dalam hal itu, Jokowi menginstruksikan kepala BP2MI perihal maraknya kasus TPPO ke luar negeri dengan modus bekerja disertai iming-iming gaji yang besar.
“2 hari lalu di undang Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan, di sana ada Menko Polhukam, Menko PMK, Kapolri, TNI, Mendagri, Menteri PPPA, Wamenkumham, Dirjen Imigrasi, Bakamla, Menseskab, Mensesneg, dan Wapres RI,” kata Benny di UPT BP2MI, Jakarta Timur, Kamis (1/6/2023).
“Saya tak bisa basa-basi, saya katakan sindikat mafia dibekingi oknum atributif kekuasaan, karena tidak ada kejahatan yang bisa berdiri sendiri,” ujarnya.
Dia mengaku telah menyerahkan lima nama bandar ke Mahfud MD yang juga selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) TPPO.
Dia menyebut bahwa lima bandar itu diduga menjadi master mind alias dalang TPPO ke luar negeri dengan modus dipekerjakan.
“Orang Indonesia (bandar), sering pekerjaan ke Malaysia, lewat Batam, jalur laut. Kita (sudah) serahkan lima nama bandar besar,” ucapnya.
Baca juga: Komisioner Komnas HAM anggap NTT Darurat TPPO
Kemudian dia berharap aparat penegak hukum untuk dapat menindaklanjuti laporan yang telah diserahkannya guna proses lebih lanjut dan melakukan penegakan hukum.
“Tinggal penegakan hukumnya berani enggak menyentuh penjahat di negara ini,” ucapnya.
Dia mengungkapkan sejauh ini para aparat hanya melakukan penegakan hukum terhadap bandar-bandar kecil saja.
Lebih lanjut dia menegaskan bahwa TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi.
“Hukum baru menyentuh ikan teri, belum menyentuh para pekong, bandar, para ikan kakap, ini kejahatan tidak bisa dikompromikan oleh negara. Kejahatan kemanusiaan oleh kelompok-kelompok yang merasa kebal hukum ini harus diselesaikan, jangan sampai anak-anak bangsa kita diperdagangkan seperti itu,” katanya.
Benny menjelaskan, selama tiga tahun memimpin BP2MI, sudah melakukan sebanyak 47 operasi dalam menggagalkan upaya TPPO terhadap para pekerja migran yang dilakukan oleh bandar penyalur pekerja ilegal atau unprosedural.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 kali penggerebekan di antaranya dilakukan langsung oleh Benny selaku pemimpin BP2MI.
“Terakhir (penggerebekan) dilakukan di Bekasi, sebanyak 161 orang kita selamatkan, sekitar pukul 10 malam. (Total) BP2MI selama saya memimpin, sudah menyelamatkan 8.000 orang. Apalagi jika dilakukan (dibantu) TNI-Polri, pemerintah daerah,” ungkapnya.
