VOICEINDONESIA.CO, Mataram – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid menilai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi pekerja migran sangat penting, terutama jika disertai dengan pelatihan keterampilan agar mereka memiliki daya saing lebih tinggi di luar negeri.
“Pekerja migran merupakan pahlawan devisa yang harus mendapatkan perhatian serius dari sisi pembiayaan dan peningkatan keterampilan,” kata Jazilul saat memimpin tim kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan, di Mataram, Provinsi NTB, Rabu (12/11/2025).
Sebagaimana diketahui, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri menjadi salah satu daerah asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar keempat secara nasional, dengan jumlah mencapai 15.333 orang atau 23,56 persen dari total PMI nasional per Juni 2025.
Sebagian besar berasal dari Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, dengan dominasi pekerja perempuan mencapai 60,45 persen. Tak ayal jika daerah tersebut memerlukan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Banggar DPR RI, Mahdalena menyoroti masih banyaknya masyarakat kecil di NTB yang terjebak utang berbunga tinggi akibat keterbatasan akses pembiayaan formal.
“Hampir 99 persen pelaku usaha kecil masih bergantung pada pinjaman koperasi berbunga tinggi. Jika ada KUR khusus untuk pekerja migran, ini bisa menjadi solusi agar mereka tidak jatuh ke jeratan rentenir,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Banggar DPR RI I Wayan Sudirta menegaskan pentingnya penghargaan dan perlindungan terhadap PMI. Ia mencontohkan bagaimana negara lain, seperti Filipina, memberikan perhatian besar terhadap warganya yang bekerja di luar negeri.
“Pekerja migran kita harus diperlakukan adil. Filipina bahkan menjemput pekerjanya yang pulang, sementara kita masih mempersulit administrasi. PMI adalah penyumbang devisa, jadi mereka layak mendapat dukungan penuh,” ujar Sudirta.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Junanto Herdiawan menegaskan, bahwa permasalahan pekerja migran tidak hanya pada akses pembiayaan sebelum keberangkatan, tetapi juga pada mekanisme pengiriman uang (remitansi) saat mereka sudah bekerja di luar negeri.
Ia juga menambahkan bahwa efektivitas penyaluran kredit ke sektor produktif perlu terus ditingkatkan. “Penyaluran kredit yang efektif, seperti yang dilakukan BRI dengan fokus pada sektor pertanian, harus menjadi contoh untuk daerah lain,” pungkasnya.
Untuk diketahui Kunjungan kerja Banggar DPR RI ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada daerah dan masyarakat, khususnya dalam peningkatan akses pembiayaan dan perlindungan ekonomi bagi pekerja migran sebagai penyumbang devisa terbesar di negara kita.
