VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) menilai maraknya praktik Over Dimension Over Loading (ODOL) akibat perilaku koruptif aparatur negara dan premanisme yang dibiarkan. Organisasi tersebut menilai pemerintah salah sasaran dengan menyalahkan sopir dalam rencana kebijakan Zero ODOL.
Ketua RBPI, Ika Rostianti mengkritik penegakan hukum yang tebang pilih dalam pemeriksaan kendaraan. Dia mencontohkan truk yang sudah lolos uji karoseri dan Kelayakan Kendaraan Bermotor (KIR) justru ditindak aparat di jalan.
“Sistem razia yang seperti ini mengharuskan para sopir/pengemudi harus menyisihkan sebagian uangnya untuk memberikan kepada para oknum,” kata Ika dalam keterangannya di Jakarta, pada Selasa (1/7/2025).
Baca Juga: Tolak Kebijakan Zero ODOL! Buruh Transportasi Nasional Bakal Gelar Aksi Damai
Ika juga menyoroti premanisme berkedok organisasi masyarakat atau ormas yang merajalela di jalanan. Menurutnya, kehadiran preman itu diketahui oleh negara, namun dibiarkan tumbuh sebagai parasit ekonomi yang membebankan sopir.
“Sudah menjadi rahasia umum, jalanan yang menjadi medan ekonomi transportasi adalah rimba raya bertumbuhnya penyamun berkedok ormas,” kritiknya.
Baca Juga: Polresta Barelang Sosialisasikan Zero ODOL ke Perusahaan Logistik di Batam
Organisasi buruh transportasi itu menilai kebijakan Zero ODOL yang gegabah akan mematikan ekosistem ekonomi transportasi yang menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) secara signifikan. Mereka khawatir kebijakan tersebut justru membuat angka pengangguran di tengah lesunya perekonomian global dan nasional saat ini.
