VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar hutan.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menyusul instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas: tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan,” ujar Budi Gunawan di Jakarta, Senin (4/8/2025).
Budi Gunawan atau yang akrab disapa BG menekankan bahwa pemerintah memahami kebutuhan masyarakat dan korporasi terhadap lahan untuk kegiatan usaha.
Baca Juga: Ini Langkah BP3MI Jabar Untuk Perkuat Layanan Penempatan PMI
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pembukaan lahan dengan metode pembakaran tidak dapat dibenarkan karena dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan.
Sebagai alternatif, pemerintah tengah menyiapkan program penyediaan teknologi ramah lingkungan untuk pembukaan lahan, termasuk alat berat dan sistem land clearing modern.
Presiden Prabowo, kata BG, telah memerintahkan kementerian terkait untuk mendukung inisiatif ini secara bertahap di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Selain bantuan teknologi, pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha agar dapat beralih ke metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.
Baca Juga: MPR RI: Pengibaran Bendera One Piece Hanya Ekspresi Kreativitas
“Dengan adanya upaya ini, kami berharap penggunaan metode pembakaran bisa ditekan secara signifikan, baik oleh korporasi maupun perseorangan,” kata BG.
BG juga mengapresiasi kerja Desk Koordinasi Karhutla yang telah berhasil menurunkan jumlah titik api secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja terpadu antara BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BMKG, dan instansi terkait lainnya.
“Koordinasi yang solid dan respons cepat menjadi kunci keberhasilan ini,” tutup BG.
