VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan pentingnya transformasi kelembagaan agar kementeriannya dapat bekerja lebih modern, progresif, dan responsif menghadapi dinamika isu pekerja migran yang semakin kompleks.
Dalam arahannya di Kantor Kementerian P2MI, Senin (10/11/2025), Mukhtarudin menekankan perlunya perubahan paradigma kerja dari pola reaktif menjadi antisipatif.
“Kita harus antisipasi dini dan menemukan masalah sejak awal. Selama ini kita sering baru bergerak setelah masalah besar terjadi. Ke depan, saya ingin deteksi dini dan diagnosis awal terhadap setiap persoalan pekerja migran,” ujarnya tegas.
Baca Juga: KSPI Klaim Pemerintah Menolak Dialog Bahas Kenaikan UMP
Mukhtarudin menilai, sistem kerja yang terintegrasi menjadi kunci agar penyelesaian masalah dapat dilakukan cepat dan terkoordinasi.
“Kalau kita sudah tahu bottleneck-nya di mana, maka kita juga harus tahu solusinya, siapa yang berkoordinasi, dan bagaimana langkah penyelesaiannya,” kata dia.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, mengingat persoalan pekerja migran sering kali melibatkan berbagai lembaga.
Mukhtarudin meminta jajarannya melakukan diagnosis masalah secara komprehensif dan memberikan solusi konkret.
“Kalau akar masalah sudah ditemukan, jangan berlama-lama. Kalau bisa diselesaikan di internal, lakukan. Kalau perlu lintas instansi, koordinasikan secara jelas agar publik tahu masalah sedang ditangani bersama,” tambahnya.
Baca Juga: Ironi Marsinah, Disandingkan Bersama Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Selain memperkuat sistem responsif, Mukhtarudin juga menekankan percepatan program quick win dan target kinerja 2025–2026, termasuk percepatan serapan anggaran jelang akhir tahun.
Salah satu fokus program 2026 adalah pelatihan dan penempatan 500 ribu pekerja migran, terutama di sektor tukang las dan perhotelan.
Program ini dikembangkan bersama Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dengan pembagian 300 ribu dari jalur SMK Go Global dan 200 ribu dari jalur umum.
“Kementerian P2MI harus punya data lengkap sebaran siswa SMK di seluruh provinsi agar ketika program diluncurkan, kita siap dengan database yang akurat,” tegas Mukhtarudin.
Ia menutup arahannya dengan menekankan bahwa transformasi kelembagaan dan penguatan koordinasi menjadi syarat utama agar P2MI dapat menjawab ekspektasi besar publik dan Presiden Prabowo Subianto.
“Peran kita adalah memperluas lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan melalui penempatan pekerja migran yang aman, legal, dan bermartabat,” pungkasnya.
