Oleh : Mardiansyah
Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional Rampai Nusantara
Situasi kondisi akhir-akhir ini tidak hanya mencemaskan tapi juga sangat memprihatinkan ketika mahasiswa lagi-lagi dijadikan tunggangan kepentingan politik tertentu yang berlatar belakang kebencian atau rasa “sakit hati” dengan pemerintahan yang sah saat ini berkuasa. Tentu mahasiswa yang sebenarnya mahasiswa yang sangat memahami bahwa kekuasaan politik negara dibagi menjadi tiga pilar, Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif yang biasa di sebut Trias Politika. Dengan kata lain, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif hanya menjalankan amanat UUD 45 dan UU yang dibuat oleh legislatif, jadi sangat tidak mungkin Presiden dapat membuat UU sendiri untuk melanggengkan kekuasaannya seperti wacana yang terus digelorakan soal Penundaan pemilu atau jabatan Presiden menjadi 3 periode ini sungguh sangat mustahil dilakukan.
Ada beberapa orang menteri dan Ketua Umum Partai politik yang mewacanakan terkait penundaan pemilu, memang itu sah-sah saja disampaikan sebagai bagian dari pendapat atau pemikiran yang diberikan ruang dalam negara demokrasi untuk dapat disampaikan, namun demikian Presiden sudah bersikap beberapa kali menyatakan dengan tegas bahwa wacana itu tidak benar, semua diminta fokus bekerja karena negara sedang mengalami inflasi dan krisis pangan serta energy karena dampak global yang disebabkan juga adanya invansi Rusia pada Ukraina bahkan Presiden Jokowi menegaskan kembali kalo Pemilu tetap sesuai jadwal yakni tanggal 14 Februari 2024 dan tahapannya akan dimulai dari bulan juni 2022 ini, jadi sudah sangat jelas wacana ini sangat tidak relevan lagi untuk dipersoalkan bahkan dijadikan isu politik untuk menghantam Presiden Jokowi. Rasanya aneh sekali jika yang bicara terkait wacana itu orang lain bukan Jokowi dan yang memiliki kewenangan akan konstitusi juga bukan Jokowi tapi semua diprovokasi untuk melakukan aksi demonstrasi di tanggal 11 april 2022 ini untuk menggugat Jokowi bahkan ingin menggulingkan Jokowi sebagai kepala pemerintahan yang sah, tentu ini bukan keinginan mahasiswa yang sebenarnya mahasiswa tapi ada kepentingan politik tertentu yang menggunakan mahasiswa hanya sebagai alat pukul saja.
