Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) RI, KH. Ma’ruf Amin mengulas data milik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir ada dua jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) perharinya, dikembalikan ke Tanah Air. Salah satu hal yang disoroti adalah faktor kesejahteraan rakyat yang dinilai mempengaruhi terjadinya kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Sekarang ini kan yang kita cegah adanya PMI yang ilegal melalui perdagangan orang. Karena itu, Menko Polhukam termasuk Kepolisian melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi (perdagangan orang) sehingga tidak lagi ada korban,” tutur Ma’ruf dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).
Menurut Ma’ruf, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md bersama jajaran Kwpolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan berbagai langkah ketat dalam penanganan TPPO, salah satunya dengan membentuk satuan tugas khusus (Satgasus).
Dia menilai, salah satu penyebab tingginya PMI ilegal adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah tengah berupaya untuk menekan perdagangan orang dengan mempercepat penanganan kemiskinan di beberapa wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca juga: 56% Pekerja Migran asal Jabar Berangkat secara Ilegal
“Karena itu, ini (pengentasan kemiskinan) jadi perhatian, salah satunya selain di Jawa juga di NTT. Ini akan kita prioritaskan untuk penurunan kemiskinannya,” kata dia.
Ma’ruf Amin menekankan, pihaknya terus berupaya memperketat pengawasan terhadap pengiriman PMI unprosedural alias ilegal, melalui kerja sama dengan berbagai negara. Sama halnya dengan pengawasan di berbagai daerah nusantara.
“Pasti lah kita adakan perjanjian-perjanjian untuk tidak menerima (pekerja migran) yang ilegal-ilegal ini. Kalau yang legal ini kan bisa diawasi, biasanya korban-korban itu yang ilegal,” katanya .
“Disamping kita cegah dari luar (negeri), tetapi kita dari dalam (negeri), kita ketatkan (pengawasan) di seluruh provinsi,” ungkap Ma’ruf.
