VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mempercepat operasionalisasi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang dibentuk sejak Juli 2025. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan khittah koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih merupakan upaya nyata pemerintah membenarkan arah pembangunan ekonomi.
“Pemerintahan di Era Presiden Prabowo ini, beliau ingin membenarkan arah pembangunan ekonomi yang selama ini dirasakan orientasinya sudah meninggalkan cita-cita dari pendiri republik dan amanat dari konstitusi kita,” kata Ferry dalam keynote speech pada Wisuda ke-9 Universitas Ary Ginanjar (UAG) di Menara 165, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Baca Juga: PPPK Bakal Ditugaskan Di Kopdes Seluruh Indonesia, Begini Skemanya
Menurut Ferry, selama beberapa dekade terakhir sistem ekonomi nasional terlalu bergantung pada mekanisme pasar bebas. Hal itu kerap menguntungkan kelompok besar dan melemahkan kelompok kecil.
“Kalau mekanisme pasar tidak diatur negara, akibatnya pelaku pasar yang besar menguasai sektor-sektor penting rakyat sehingga masyarakat kecil akan semakin terpinggirkan dan tersingkir,” ujarnya.
Baca Juga: Kopdes Merah Putih Tamanmartani Raih 895 Anggota dalam 2 Bulan Operasi
Pemerintah menilai, koperasi desa dapat menjawab berbagai masalah klasik masyarakat di pedesaan, mulai dari jeratan rentenir, pinjaman online, hingga keterbatasan akses kebutuhan pokok dan layanan kesehatan.
“Banyak masyarakat desa yang masih kesulitan. Melalui Kopdes, kami ingin mengembalikan peran koperasi untuk melindungi, melayani, sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat,” jelas Ferry.
Saat ini Kemenkop bersama Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih tengah mendorong setiap unit untuk menyusun proposal bisnis agar dapat bekerja sama dengan Bank Himbara maupun mitra lain. Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp16 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk pendanaan awal operasionalisasi.
