VOICEINDONESIA.CO, Makassar – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin secara resmi meluncurkan Migrant Service Centre (MSC) di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Kamis (13/11/2025). Kehadiran fasilitas ini menempatkan Unhas sebagai kampus pertama dengan layanan perlindungan pekerja migran terintegrasi paling komplet di Indonesia.
Acara peresmian MSC Unhas dikemas dalam rangkaian kegiatan strategis, mulai dari kuliah umum dengan tema pembangunan ekosistem pemberdayaan pekerja migran dari hulu ke hilir, hingga penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kementerian P2MI dengan pihak Unhas. Mukhtarudin menetapkan Unhas sebagai model rujukan nasional bagi perguruan tinggi lain dalam upaya mendukung pemberdayaan tenaga kerja migran Indonesia.
“Kami mengapresiasi langkah visioner Unhas,” ungkap Mukhtarudin saat memberikan sambutan di hadapan civitas akademika.
Baca Juga: KBRI Singapura Perkuat Perlindungan WNI Hadapi Ancaman TPPO di Asia Tenggara
Pejabat tinggi negara itu menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inovasi yang dilakukan Unhas. Ia menegaskan Unhas kini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia produktif yang siap bersaing di tingkat global.
MSC Unhas dibangun dengan konsep layanan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Fasilitas yang tersedia meliputi pusat bahasa dan pelatihan untuk fasilitasi ujian serta sertifikasi kompetensi, mes penginapan khusus calon pekerja migran, rumah sakit Unhas untuk layanan medical check-up, bank Unhas yang menyediakan skema pembiayaan, hingga perusahaan penempatan tenaga kerja. Semua layanan terintegrasi dalam satu lokasi untuk memudahkan akses calon pekerja migran.
Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Lindungi Keamanan Digital PMI
Mukhtarudin menjelaskan pembentukan Kementerian P2MI oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 menunjukkan komitmen negara dalam melindungi dan meningkatkan kompetensi pekerja migran. Kementerian ini memfokuskan layanan mulai dari tahap pra-keberangkatan hingga program reintegrasi pasca-kepulangan.
Saat ini pihaknya tengah menyusun grand design ekosistem pekerja migran dan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pekerja Migran Indonesia supaya lebih optimal.
