VOICEINDONESIA,JAKARTA – Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) mem-posting foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejajar dengan Presiden RI ke-2 Soeharto.
Senin (14/2/2022), akun Instagram YLBHI mengunggah foto Jokowi dan Soeharto sejajar mengenakan jas dan peci warna hitam. YLBHI menyebut foto tersebut dibuat oleh koalisi masyarakat sipil.
“Itu buatan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia, ada banyak member-nya,” kata Ketua YLBHI M Isnur kepada wartawan.(14/2)
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Eksekutif Pusat Rampai Nusantara Mardiansyah biasa dipanggil semar yang juga merupakan Aktivis 98 mengatakan tentu sangatlah berbeda pemerintahan Jokowi dan Soeharto.
Kalaupun ingin dikatakan ada sedikit Persamaan dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan walau ini secara prinsip dasarnya berbeda karena Nawacita menyatakan pembangunan dimulai dari desa atau wilayah terpencil ke kota dalam arti fokus pemerintahan Jokowi adalah pemerataan agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.
“Tentu sangat berbeda sekali ya,Jokowi sangat egaliter dan demokratis walau memang dalam tataran teknis masih ada kelemahan sehingga menimbulkan persepsi publik yang beragam dan tentu itu dapat terus diperbaiki namun secara prinsip berbangsa pemerintahan Jokowi tidak otoriter dan tidak anti kritik, wah kalo dulu Zaman Orde Baru berkuasa kita bicara keras sedikit saja sudah pasti terancam dan berbagai intimidasi dilakukan,saya merasakan sendiri di zaman itu kalo sekarang kan sama sekali gak ada yang gitu-gitu,” kata Ketua Umum Dewan Eksekutif Pusat Rampai Nusantara Mardiansyah /Semar lewat keterangan tertulisnya senin (14/2/2022)
“Harus kita akui ditengah adanya kekurangan tapi pembangunan berjalan merata dan stabilitas politik dapat dijaga tanpa harus menebar ancaman dan ketakutan seperti dizaman Soeharto, saya merasakan dan masih ingat betul dulu itu berkali-kali kami masih mahasiswa sedang diskusi hal yang biasa saja tiba-tiba digeruduk dan dibubarkan secara paksa kalo sekarang gak ada yang seperti ini,kalaupun ada pasti ada unsur pelanggaran hukum didalamnya,” tambah Semar.
Ketua Umum Dewan Eksekutif Rampai Nusantara yang juga aktivis 98 ini membahas juga soal adanya penilaian di zaman ini demokrasi Indonesia sudah seringkali terlihat kebablasan. Banyak orang memaki-maki Jokowi didasari kebencian dengan mengatasnamakan Demokrasi, menghina kepala negara dengan dalih Demokrasi bahkan memfitnah Presiden dengan alasan Demokrasi, ini khan sudah tidak dibenarkan karena demokrasi yang sehat tidak didasari kebencian,hinaan dan fitnah.
“Berkali-kali Presiden Jokowi dimaki-maki,dihina dan difitnah tapi berkali-kali juga Jokowi menerima dengan lapang dada, ada beberapa yang diproses karena merupakan pelanggaran hukum yang tidak bisa dibiarkan dan dapat dijadikan pemahaman bersama agar demokrasi kita tumbuh dengan sehat,” Ucapnya.
Karena itu, menurut Semar rasanya kurang tepat penilaian bahwa pemerintahan Jokowi dan Soeharto itu sama. Banyak dinamika terjadi yang merugikan masyarakat tentu itu menjadi koreksi kita bersama untuk terus mengingatkan pemerintah Jokowi agar dapat diperbaiki dengan cepat dan tidak terulang lagi, yang paling utama dari semua itu tentu kepentingan masyarakat yang harus terus kita jaga bersama.
“Memang betul, dalam menjalankan berbagai kebijakan negara tentu masih adanya kekerasan atau kesalahan yang dilakukan pemerintahan saat ini dan sebagai bagian dari masyarakat pasti Rampai Nusantara akan terus memberikan masukan serta mengingatkan pemerintah agar hal itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus dengan kekerasan karena keselamatan serta kesejahteraan masyarakat itu yang paling penting untuk terus diperjuangkan tapi menyatakan pemerintahan Jokowi sama dengan Pemerintahan Soeharto kami rasa itu berlebihan dan kurang tepat,” Tegas Semar.
