VOICEIndonesia.co, Medan – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) selenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pekerja Migran Indonesia di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, Rabu, 13 Desember 2023.
Terdapat dua potret yang kontras jika melihat nasib Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di negara penempatan. Potret pertama adalah Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural, pulang diselamatkan dengan kondisi depresi, terluka, dan tereksploitasi.
Sedangkan potret kedua, adalah Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan dengan seragam khusus, dilepas oleh tokoh nasional, pejabat, maupun Presiden RI sendiri, dan mendapatkan gaji belasan-puluhan juta.
Demikian fakta yang diungkapkan oleh Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Drs. Lasro Simbolon dalam Rakor di JW Marriott Medan.
“Kurang lebih 99% kasus yang menimpa para Pekerja Migran Indonesia adalah mereka yang berangkat melalui sindikat atau calo. Karena berangkat secara tidak resmi, mereka tidak mengantongi dokumen-dokumen penting seperti kontrak kerja, perjanjian kerja, asuransi, dan lain sebagainya,” ujarnya kepada para peserta yang terdiri dari para stakeholder, dan aparatur lintas sektor.
Dokumen penempatan kerja yang tidak lengkap tersebut, lanjut Lasro, mengakibatkan pemberi kerja kerap mengeksploitasi Pekerja Migran Indonesia yang tidak paham terhadap hak-haknya.
“Bentuk eksploitasi tersebut dapat berupa pemutusan hubungan kerja, gaji yang tidak sepadan, jam kerja yang tidak manusiawi, dan yang paling parah, menyebabkan kematian,” ungkapnya.
Baca Juga: 120 Pekerja Migran Bermasalah Dipulangkan dari Malaysia
Lasro memaparkan fakta, bahwa World Bank mencatat sekitar 9 juta lebih Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sedangkan dalam sistem yang BP2MI miliki, tercatat 3,6 juta Pekerja Migran Indonesia yang berangkat bekerja secara resmi.
“Artinya, ada 5,4 juta Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara tidak resmi, melalui calo atau sindikat perdagangan orang,” paparnya.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tegas Deputi Lasro, jelas menyatakan bahwa pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dilakukan pemerintah pusat saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Bagaimanapun, pemerintah daerah lebih dekat dan mengenal masyarakatnya sendiri. Maka dari itu, Rakor pencegahan TPPO di Bandara Kualanamu Medan ini kita selenggarakan, karena Bandara Kualanamu sebagai salah satu jalan keluar-masuk masyarakat Sumatera Utara,” ujar Lasro.
Di depan para stakeholder yang terdiri dari Pemerintah Daerah Sumut, Disnaker Sumut, Kejaksaan, Kepolisian, Keimigrasian, Otoritas Bandara Kualanamu, Bea Cukai, LPSK, Kemenkes, Kawan PMI, Perwira PMI, serta berbagai lembaga swadaya masyarakat, Deputi Lasro berharap Rakor ini dapat menguatkan sinergi dan membangun semangat memberantas sindikat perdagangan orang.
“Negara tidak boleh kalah dengan sindikat dan calo yang memperdagangkan anak bangsa!” pungkasnya.
Staf Ahli Pj. Gubernur Sumut, Muhammad Arman Effendi, mewakili Pj. Gubernur Sumut, Hassanudin, sependapat apa yang disampaikan oleh Deputi Lasro.
Menurutnya, selama ini negara terbatas bertindak hanya sebagai pemadam kebakaran saja.
“Pemadam kebakaran maksudnya adalah penyelamatan pada hilirnya, korban yang terlanjur di eksploitasi, bukan pada hulu nya, yaitu penempatan prosedural sebelum berangkat. Bagaimanapun, Rakor ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk evaluasi kinerja kita semua,” tutup Muh. Arman Effendi.
