VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta supaya pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menyusun strategi pendidikan vokasi berbasis ekonomi hijau dapat terus dilakukan bersama kementerian/lembaga teknis terkait.
Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito, dalam keterangan di Jakarta, Jumat, (13/12/2024) mengatakan bahwa hal ini dikarenakan penyusunan strategi daerah vokasi (TKDV) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang sedang menjadi perhatian utama tapi partisipasi dari daerah masih tergolong rendah.
Berdasarkan data yang diterima Kemenko PMK diketahui sebanyak 50 tim TKDV yang sudah dibentuk oleh pemerintah sampai dengan akhir tahun 2024 ini, yang masing-masing sebanyak 24 TKDV tingkat provinsi dan 26 TKDV di tingkat kabupaten/kota.
Namun, ia mengungkapkan bahwa dari TKDV yang sudah terbentuk tersebut baru sekitar 10–15 persen yang sedang menyusun strategi daerah vokasi.
Baca Juga: Kemlu: 37 WNI berhasil pulang ke Indonesia dari Suriah
Oleh karena itu pihaknya menilai pendampingan ke daerah-daerah harus terus dilakukan demi menyelaraskan program vokasi dengan potensi dan kebutuhan lokal.
Warsito juga menekankan bahwa hal penting lain dari pendampingan tersebut adalah untuk mempercepat proses adaptasi pelaksanaannya di daerah, karena ekonomi hijau merupakan sebuah prioritas baru yang walaupun secara regulasi sudah mendukung pengembangan pendidikan vokasi ini.
“Program studi dan layanan vokasi harus adaptif terhadap kebutuhan wilayah masing-masing. Contohnya, daerah dengan potensi pertanian berbasis teknologi harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan industri agritech,” kata dia dalam acara High-Level TVET Roundtable ke-13 bersama Kedutaan Jerman untuk Indonesia, Kedutaan Swiss untuk Indonesia, dan kementerian lembaga terkait lainnya di Jakarta itu.
Menurut dia, fokus utama dalam strategi tersebut adalah untuk memastikan program pendidikan vokasi sesuai dengan dua aspek penting yaitu potensi daerah dan kesiapan industrinya, demi menciptakan sumber daya manusia yang bedaya saing dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga: Kemlu: 37 WNI berhasil pulang ke Indonesia dari Suriah
Hal tersebut sebagaimana juga yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pada tahun 2025 ada sebanyak 65.000 guru produktif bidang vokasi dari total 350.000 guru SMK akan mendapatkan kesempatan pelatihan penuh vokasi, yang salah satunya berbasiskan ekonomi hijau bidang bisnis dan pariwisata.
Adapun diketahui pemerintah menilai profesionalisme dan kecepatan beradaptasi guru menjadi kunci utama untuk mengantarkan para lulusan SMK bisa meningkatkan kebekerjaannya ataupun bahkan menjadi wirausaha yang membuka lapangan baru dan bermanfaat untuk daerah itu.
“Kerja sama yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan roadmap pendidikan vokasi yang matang dan terarah,” kata Warsito.*
