VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Masalah administrasi yang mempersulit keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menjadi kendala serius. Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta menyoroti kondisi ini dan menilai PMI layak mendapat perlakuan lebih baik, termasuk akses pembiayaan yang mudah.
“Di Indonesia, masih ada pihak yang mempersulit administrasi. PMI adalah penyumbang devisa, jadi mereka layak mendapat dukungan penuh,” ujar Wayan saat kunjungan Badan Anggaran DPR di NTB, Kamis (13/11/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti perlakuan negara lain yang dinilainya lebih memuliakan pekerja migran. Filipina bahkan menjemput pekerjanya yang pulang, sementara di Indonesia masih ada pihak mempersulit administrasi. PMI selama ini menjadi pahlawan devisa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Kirim 500 Ribu PMI, 300 Ribu Diisi Lulusan SMK
“Pekerja migran kita harus diperlakukan adil,” tegasnya.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus PMI dinilai sangat penting untuk membantu pembiayaan dan meningkatkan keterampilan para pekerja. Pimpinan Delegasi Kunker Banggar DPR RI ke NTB, Jazilul Fawaid, menyatakan program ini harus dibarengi pelatihan. NTB tercatat sebagai provinsi asal PMI terbesar keempat di Indonesia dengan total 15.333 orang hingga Juni 2025.
Baca Juga: Ratusan PMI Dipulangkan dari Malaysia, Kepri Perkuat Langkah Pencegahan TPPO
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Junanto Herdiawan menyoroti masalah akses pembiayaan sebelum keberangkatan dan remitansi saat bekerja di luar negeri. Ia menilai efektivitas penyaluran kredit produktif perlu ditingkatkan.
“Penyaluran kredit yang efektif, seperti yang dilakukan BRI dengan fokus pada sektor pertanian, harus menjadi contoh untuk daerah lain,” jelasnya.
Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani menyebut penyaluran KUR di NTB memang telah mencapai 100 persen, tetapi belum ada skema KUR khusus bagi PMI. Padahal NTB adalah salah satu penyumbang PMI terbesar di Indonesia.
“Jika ada KUR khusus untuk pekerja migran, ini bisa menjadi solusi bagi mereka,” ujar Anggota Banggar DPR RI Mahdalena.
