VOICEIndonesia.co,Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan bahwa pemerintah menargetkan 41 Proyek Strategis Nasional (PSN) selesai pada tahun 2024.
“Secara kumulatif sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2024, sudah selesai 195 PSN dan beroperasi penuh dengan nilai Rp1.519 triliun. Sedangkan 77 proyek dan 13 program dalam tahap konstruksi atau operasi sebagian, nilainya Rp2.960,7 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers usai Rapat Internal PSN yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (18/3).
Proyek yang ditargetkan selesai pada tahun 2024 tersebut antara lain 5 proyek selesai pada periode Januari hingga Maret 2024, 24 proyek ditargetkan selesai pada periode April hingga September 2024, dan 12 proyek ditargetkan selesai dalam periode Oktober hingga Desember 2024.
Baca Juga : Hadir di KTT Demokrasi di Seoul, Menlu RI Tawarkan Tiga Hal
Dari 36 PSN yang ditargetkan selesai pada April hingga Desember 2024, terdapat berbagai isu yang dilaporkan, terutama terkait pengadaan lahan dan tata ruang. “Dukungan seluruh stakeholders sangatlah dibutuhkan agar dapat segera menyelesaikan target Proyek Strategis Nasional,” ujar Airlangga.
Baca Juga : Ditjen Bina Adwil Dukung Penggunaan Aplikasi SRIKANDI untuk Proses Persuratan
Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa PSN yang dilaporkan secara khusus. Pertama, PSN Jalan Tol Gilimanuk–Negara–Pekutatan–Antosari–Mengwi yang membutuhkan dukungan pengadaan lahan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) karena ada perubahan skema dari unsolicited menjadi solicited.
“Oleh karena itu, PSN dimaksud memerlukan arahan untuk proses pengalokasian anggaran pengadaan tanah melalui LMAN sekitar Rp3,9 triliun,” kata Airlangga.
Selanjutnya, PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak yang membutuhkan percepatan pada proses pelepasan kawasan hutan dan kompensasi hak ulayat di area seluas kurang lebih 500 hektare. Adapun PSN Kawasan Industri Terpadu Batang membutuhkan arahan terkait pemberian insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi anchor tenant yang akan beroperasi di Oktober 2024.
Dalam rapat internal tersebut juga dilaporkan terdapat 14 usulan PSN baru periode November 2023 hingga Februari 2024 dengan mempertimbangkan faktor kesiapan proyek, pembiayaan dari swasta atau tanpa dukungan APBN, mendukung pemerataan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendapat dukungan Kementerian sektor. Selain usulan PSN Baru, terdapat pula 2 usulan penyesuaian nomenklatur dan penambahan lingkup program pada daftar PSN.
“Dan ada PSN penyesuaian nomenklatur, perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri,” ujar Airlangga. (*)
