VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf meminta DPRD Sumatera Utara ikut mengawasi pelaksanaan Sekolah Rakyat yang sudah berjalan di enam titik di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Komisi E DPRD Sumut dan Kepala Dinas Sosial Sumut di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
“Di sana ada Sekolah Rakyat, mohon untuk diawasi, diperkuat, dan dijadikan model pengentasan kemiskinan terintegrasi,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul.
Baca Juga: Mimpi Kementerian Sosial, 0 Persen Kemiskinan Ekstrem Melalui Ekonomi Kreatif
Enam Sekolah Rakyat di Sumut berlokasi di Sentra milik Kemensos, UIN Sumut, Kota Tebing Tinggi, Padang Sidempuan, Medan, dan Tapanuli Selatan.
Ketua Komisi E DPRD Sumut, Muhammad Subandi menyoroti kendala jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal siswa, sehingga menyulitkan orangtua untuk menjenguk.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo menjelaskan ada tiga mekanisme komunikasi: melalui wali asrama/wali asuh, kunjungan orangtua di hari libur, atau mekanisme “pelesir” di mana siswa difasilitasi pulang untuk bertemu keluarga.
Ia juga menambahkan, Sekolah Rakyat merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai program pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Puluhan Purna PMI di Lampung Timur Dapat Pelatihan Pengembangan Usaha
Selain memberi akses pendidikan gratis, sekolah ini juga memadukan berbagai program prioritas lain seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan, Koperasi Desa Merah Putih, program 3 juta rumah, serta jaminan kesehatan PBI JK bagi siswa dan keluarganya.
Hingga kini terdapat 100 Sekolah Rakyat rintisan di Indonesia, dengan target bertambah menjadi 165 titik pada akhir September 2025 yang menampung 15.895 siswa, 2.407 guru, dan 4.442 tenaga pendidik.
