VOICEINDONESIA.CO, Depok – Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus mengungkapkan bahwa Indonesia masuk dalam lima besar negara yang paling banyak diserang hacker.
Ia menyatakan ancaman siber telah berevolusi menjadi senjata hybrid yang melampaui sekadar gangguan teknologi. Serangan-serangan ini kini mampu mengguncang stabilitas politik, hukum, dan keamanan negara.
“Sinergi, kolaborasi, dan komitmen dari semua pemangku kepentingan akan menjadi fondasi utama bagi Indonesia yang lebih tangguh di era digital,” kata Lodewijk dalam Rakor Nasional Penyelenggaraan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital di Depok, Jawa Barat, Selasa (23/9/2025).
Baca Juga: Usai Dilantik Jadi Menko Polkam, Djamari: Gak Ada Istilah Istirahat
Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2024 juga mencatat peningkatan serangan siber yang mengkhawatirkan. Indonesia menghadapi 50,15% aktivitas DDoS, 0,75% Advanced Persistent Threat (APT), 41% aktivitas malware, dan 8,1% serangan phishing.
Tahun 2025 menunjukkan tren yang lebih mengkhawatirkan dengan dominasi malware mencapai 93,57%. Sisanya terdiri dari 5,78% aktivitas DDoS, 0,32% APT, dan 0,33% phishing.
Baca Juga: Kemenko Polkam: Tata Kelola Data Jadi Kunci Pembangunan Inklusif di NTT
Lodewijk mengingatkan bahwa instruksi Presiden Prabowo sangat jelas, bahwa setiap kementerian dan lembaga harus membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai benteng pertahanan siber.
Berbagai sektor strategis Indonesia telah menjadi korban serangan siber berskala besar. Dimulai dari peretasan sektor kesehatan tahun 2017, pencurian data kependudukan oleh hacker Bjorka pada 2022-2023, hingga lumpuhnya sektor perbankan tahun 2023.
Puncaknya terjadi pada 2024 ketika ransomware melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara, menghentikan layanan imigrasi hingga perizinan daerah yang berdampak langsung pada masyarakat.
Wamenko Polkam membandingkan situasi Indonesia dengan kasus internasional seperti serangan ransomware Colonial Pipeline di AS yang melumpuhkan distribusi bahan bakar. Di Florida, peretas hampir berhasil meningkatkan kadar zat kimia berbahaya ke dalam suplai air minum yang mengancam ribuan nyawa.
“Jika tidak cepat dideteksi, keselamatan ribuan warga bisa terancam dan sebagainya yang tentunya sangat mengancam dan menimbulkan kerugian besar apabila tidak ditangani sedini mungkin,” tegas Wamenko Polkam.
Kemenko Polkam mengusulkan langkah-langkah darurat untuk mengatasi krisis keamanan siber ini. Pertama, memperkuat kapasitas BSSN dengan menambah SDM, infrastruktur, dan penyempurnaan tata kelola kelembagaan.
Kedua, implementasi penuh Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital untuk mengidentifikasi sektor strategis dan menerapkan standar keamanan wajib.
Lodewijk juga menekankan urgensi kolaborasi sektor swasta dan pemerintah dalam membentuk pusat intelijen ancaman bersama. Kemenko Polkam mendorong penguatan BSSN agar tidak hanya menjalankan fungsi asistensi.
Pemerintah juga mendesak pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber untuk memberikan payung hukum lengkap, percepatan pembentukan RPP Pelindungan Data Pribadi, serta inovasi teknologi kriptografi dan kecerdasan artifisial berkelanjutan.
“Mari jadikan momentum Rakornas ini sebagai titik balik untuk membangun Indonesia yang tangguh di ruang siber,” tegas Lodewijk.
