DPR Dorong Peningkatan Pengawasan Dapur MGB Buntut Kasus Keracunan Massal

Cucun menegaskan, pengawasan ini bersifat mendesak agar program prioritas Presiden yang bertujuan meningkatkan gizi anak bangsa tidak tercoreng oleh kelalaian teknis.

by VOICEINDONESIA.CO
0 comments
A+A-
Reset
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal saat meninjau salah satu SPPG di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Foto: Istimewa

VOICEINDONESIA.CO, Bandung Barat – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan kunjungan lapangan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025), dalam rangka fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul kasus keracunan massal yang dialami sejumlah siswa.

Insiden tersebut terjadi di dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni Dapur SPPG Cipari dan Dapur SPPG Neglasari, yang menyalurkan makanan ke sekolah-sekolah penerima layanan.

Cucun menegaskan, pengawasan ini bersifat mendesak agar program prioritas Presiden yang bertujuan meningkatkan gizi anak bangsa tidak tercoreng oleh kelalaian teknis.

“Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan,” ujarnya saat meninjau langsung dapur MBG dan Posko Kesehatan Kecamatan Cipongkor yang menjadi titik penanganan korban keracunan.

Menurut Cucun, DPR ingin memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dipaparkan Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar diterapkan di seluruh SPPG. Hal ini mencakup proses penerimaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi yang wajib sesuai dengan standar keamanan pangan.

Ia menambahkan, untuk mencegah kejadian serupa, setiap dapur SPPG perlu dibekali alat uji pangan serta wajib melakukan tes organoleptik—melihat, mencium, dan mencicipi—baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan diberikan kepada siswa.

DPR juga mendorong agar program MBG diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dengan demikian, BGN tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi lintas kementerian bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BPOM, serta lembaga terkait lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional,” tegasnya.

Selain itu, DPR menilai penting dibentuk forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan SPPG sebagai wadah pengawasan bersama. Forum ini diharapkan dapat memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap jalannya program MBG.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, tenaga kesehatan, sekolah, dan semua pihak yang sigap melakukan tanggap darurat.

“Solidaritas inilah yang menjadi kekuatan bangsa kita,” tuturnya.

Editorial VOICEIndonesia

Tentang VOICEINDONESIA.CO

LOGO-VOICEINDONESIA.CO-Copy

VOICEIndonesia.co Merupakan Rumah untuk berkarya, Menyalurkan Bakat, Ide, Beradu Gagasan menyampaikan suara Rakyat dari pelosok Negeri dan Portal berita pertama di Indonesia yang secara khusus mengulas informasi seputar Ketenagakerjaan, Juga menyajikan berita-berita Nasional,Regional dan Global . VOICEIndonesia.co dedikasikan bukan hanya sekedar portal informasi berita online biasa,Namun lebih dari itu, menjadi media mainstream online pertama di Indonesia,menekankan akurasi berita yang tepat,cepat dan berimbang , cover both side, reading tourism, user friendly, serta riset.

KONTAK

HOTLINE / WHATSAPP :

Follow VOICEINDONESIA.CO