VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai narasi mengenai maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri manufaktur perlu dilihat secara proporsional dengan mengacu pada data dan analisis yang komprehensif.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif menyatakan bahwa lonjakan PHK merupakan dampak kebijakan relaksasi impor, namun tidak mencerminkan kondisi keseluruhan industri nasional.
“Penting untuk digarisbawahi bahwa PHK tersebut tidak mencerminkan kondisi umum sektor industri. Banyak sektor lain seperti jasa dan perhotelan juga mengalami PHK dalam skala besar, namun tidak mendapat sorotan yang seimbang,” ujar Febri di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Baca Juga: Ekonomi Global Diproyeksi Turun, Bagaimana dengan RI
Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas rilis data sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang menyebut PHK meningkat 32 persen dibanding tahun sebelumnya.
Febri menjelaskan, tekanan terhadap sektor industri manufaktur, terutama sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki, terjadi akibat membanjirnya produk impor murah sejak kebijakan relaksasi impor diberlakukan.
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan pada Februari 2025 tercatat 19,60 juta orang, menurun signifikan dibandingkan Agustus 2024 sebanyak 23,98 juta orang.
Baca Juga: Kemnaker Bentuk Direktorat Baru, Khusus Tangani Pekerja Penyandang Disabilitas
“Sektor industri mengalami tekanan berat akibat dampak regulasi impor. Inilah bukti nyata dari efek kebijakan tersebut terhadap PHK,” jelasnya.
Meski demikian, indikator kinerja industri menunjukkan tren positif. Berdasarkan laporan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), selama semester I 2025 sebanyak 1.641 perusahaan tengah membangun fasilitas produksi baru dengan nilai investasi mencapai Rp803,2 triliun.
“Dari kegiatan itu, tenaga kerja yang diperkirakan terserap mencapai 3,05 juta orang—jauh lebih besar dari jumlah PHK yang dilaporkan, yaitu sekitar 150 ribu orang,” kata Febri.
Kinerja ekspansi juga tercermin dalam sejumlah indikator. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) manufaktur pada Juni 2025 berada di level 52,50 poin. IKI untuk sektor ekspor mencapai 52,19 dan sektor domestik 51,32.
“Ini menunjukkan bahwa permintaan, produksi, dan penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan dibanding bulan-bulan sebelumnya,” imbuhnya.
Febri menyampaikan optimisme bahwa penyerapan tenaga kerja sektor industri, khususnya industri padat karya, akan terus tumbuh ke depan.
Hal ini didukung oleh beberapa faktor seperti revisi kebijakan relaksasi impor melalui Permendag 8/2024, harmonisasi lintas kementerian terkait Rancangan Permenperin Kredit Industri Padat Karya, serta penyusunan aturan insentif melalui Peraturan Menteri Keuangan yang masih dalam proses finalisasi.
Dengan aturan-aturan tersebut, 2.722 perusahaan industri padat karya diproyeksikan dapat menikmati insentif yang memungkinkan peningkatan kapasitas produksi dan penahanan PHK.
Faktor pendukung lain adalah tercapainya dua kesepakatan dagang strategis Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang dinilai dapat mendorong pertumbuhan industri berorientasi ekspor.
Kemenperin juga sedang mereformasi tata kelola Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar lebih efisien.
Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap sektor industri, Febri menyampaikan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita secara langsung telah meminta perusahaan otomotif di Jepang agar tidak melakukan PHK terhadap tenaga kerja Indonesia saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu.
