VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Komisi III DPR RI resmi mengumumkan rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Untuk mempercepat proses tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan bahwa pihaknya akan memanggil pimpinan dari ketiga institusi penegak hukum itu pada pekan ini.
“Rencananya minggu depan (pekan ini) hari Selasa akan memanggil pimpinan tiga institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja,” kata Habib dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa selama ini Komisi III banyak menerima masukan dari masyarakat mengenai perlunya pembentukan panja khusus reformasi penegakan hukum.
Menurutnya, panja tersebut diharapkan mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan di sektor penegakan hukum, termasuk keberadaan oknum yang merusak integritas lembaga.
“Itu kita pengin solusi seperti apa agar bisa menangani fenomena tersebut sehingga dunia peradilan bisa benar-benar output-nya adalah keadilan dan penegakan hukum yang berkualitas,” katanya.
Namun, Habib belum bicara teknis soal tugas dan wewenang panja tersebut. Apakah hanya berkaitan dengan legislasi atau termasuk pengawasan. “Komisi III DPR RI akan membentuk panitia kerja atau panja reformasi Polri, kejaksaan dan pengadilan,” katanya.
Habiburokhman bertujuan untuk memastikan hukum dapat ditegakkan demi terciptanya keadilan untuk rakyat.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI menjelaskan tujuan dari Panja ini adalah menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak.
“Harapannya tidak ada lagi praktik penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah dan keadilan bisa diperjualbelikan,” ujar Abduh.
Menurut Abduh, Panja tersebut akan menjadi medium untuk rakyat menyampaikan aspirasinya terkait kinerja polisi, jaksa dan hakim. Selain menjadi wadah berkumpulnya aspirasi, dia mengatakan panja juga bisa mendorong penyelesaian masalah baik teknis maupun substansi kepada pemangku kepentingan terkait.
Melalui panja ini, lanjut Abduh, DPR akan mengevaluasi kinerja Polri, Kejaksaan dan pengadilan agar kinerjanya di bidang penegakan hukum berjalan beriringan. Hal tersebut harus dilakukan lantaran belakangan terlihat kinerja tiga lembaga terkesan berjalan masing-masing dan tidak beriringan.
“Pandangan atau peristiwa ini tidak boleh ada lagi kedepannya, karena dampak dari tidak terintegrasi nya kinerja lembaga hukum tersebut akan merugikan rakyat yang mencari keadilan terkait hak-hak nya sebagai warga negara,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.
Dengan adanya panja ini, diharapkan supremasi hukum dapat ditegakkan dan terciptanya keadilan untuk semua pihak.
