Jakarta – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengatakan bahwa dari total 1.987 pengaduan yang diterima, Saudi Arabia mendapatkan posisi tertinggi dengan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dilihat dari katagori kasusnya, yang terbanyak adalah PMI ingin dipulangkan, PMI gagal berangkat dan penipuan peluang kerja.
Menurut data yang dikeluarkan oleh BP2MI, Rabu (12/04), Saudi Arabia menempati posisi tertinggi sebanyak 475 pengaduan.
Pada posisi kedua yaitu negara Malaysia dengan 451 pengaduan. Lalu disusul dengan negara Taiwan 197 pengaduan.
Sedangkan Hongkong menempati posisi keempat dengan 117 pengaduan. Terakhir UAE dengan 112 pengaduan.
Banyaknya PMI yang berada di Saudi Arabia minta dipulangkan karena diduga kuat PMI tersebut berangkat secara nonprosedural dan dijadikan korban TPPO.
Ketua BP2MI, Benny Rhamdani pada acara Diskusi Publik Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal PMI, pada (6/04) mengatakan bahwa berbagai macam praktek perdagangan manusia tidak bisa diberi ruang di Indonesia.
“Praktek sindikat penempatan ilegal PMI merupakan kejahatan transnasional terorganisir atau transnational organized crime (TOC). Kita sudah paham seperti apa modus mereka. Musuh kita sudah jelas siapa. Ereka adalah para sindikat dan mafia penempatan ilegal yang kadang dibekingi oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan-kekuasaan,” ungkap Benny.
Benny mengungkapkan bahwa Indonesia sedang berada pada situasi Darurat Penempatan Ilegal PMI. Dalam hal kejahatan terhadap PMI yang bersifat extraordinary, bukan sekedar TPPO. Namun juga berbagai tindak pidana lainnya, melibatkan banyak oknum dari berbagai instansi (K/L), dan membutuhkan kerjasama berbagai pihak.
“Perlu penanganan yang luar biasa. Dimana pendekatan yang bersifat multidoors, pengenaan TPPO juga Tindak Pidana Korporasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Harus dicari otak pelaku (mastermind) agar menimbulkan efek jera. Ini adalah Kejahatan yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan melibatkan banyak pihak,” kata Benny.
