JAKARTA,AKUUPDATE.ID-Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan pembentukan SATGAS adalah upaya BP2MI dalam menghadapi dan memberantas para sindikat perdagangan manusia dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal atau non-prosedural.
Saat ditemui oleh tim akuupdate.id, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan kesiapan dan ketegasannya akan memberantas para sindikat perdagangan manusia melalui penempatan PMI ilegal, hal tersebut adalah upaya BP2MI melindungi para CPMI dari segala kerugian yang akan dialami para PMI seperti kekerasan dan tidak dibayarnya upah bekerja oleh majikan.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengingat tentang pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada tahun 2020 lalu terkait pembahasan BP2MI membentuk SATGAS untuk memerangi dan memberantas para sindikat penempatan PMI ilegal.
“Dulu, pada 9 Juni 2020 kepala BP2MI Benny Rhamdani bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana, Kepala BP2MI meminta izin kepada Presiden untuk membentuk SATGAS dalam memerangi sindikat penempatan PMI ilegal. Dan Presiden dengan tegas mengatakan setuju dan beliau perintahkan segera tuntaskan permasalahan ini,” ujarnya saat diwawancarai tim akuupdate.id, Senin (19/04).
Kepala BP2MI mengapresiasi arahan dan dukungan Presiden Jokowi, menurutnya jawaban dari Presiden adalah sikap ketegasan seorang pemimpin dalam upaya melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Ini jawaban yang sangat luar biasa, ketegasan sikap seorang pemimpin seorang presiden sebagai bentuk bagaimana seorang presiden ingin memberikan pelindungan kepada para PMI,” katanya.
Baca Juga : Kepala BP2MI Sebut Ada Oknum Beratribut Kekuasaan Dibalik Penempatan PMI Ilegal
Menurutnya, kejahatan penempatan PMI secara ilegal tidak bisa dibiarkan dan Negara harus turut hadir dalam upaya-upaya yang dilakukan BP2MI dalam memberantas para sindikat.
“Kejahatan penempatan ilegal ini tidak bisa dibiarkan, karena jika dibiarkan maka artinya Negara kalah oleh para sindikat atau mafia tersebut. Kepala BP2MI mengatakan sudah saatnya Negara harus hadir dan bersinergi dalam upaya BP2MI memberantas perdagangan manusia dalam kasus penempatan PMI Ilegal,” katanya.
Selama menjabat sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani sering kali turun secara langsung ke lapangan untuk melakukan penggerebekan ke tempat-tempat atau lokasi para sindikat penempatan PMI non-prosedural.
“Selama kurang lebih satu tahun, kepala BP2MI Benny Ramdhani sudah melakukan penggerebekan 23 kali, ini adalah bagian dari pencegahan di lapangan terkait penempatan upaya penempatan PMI secara ilegal, dan dari 23 tindakan penggerebekan sudah 17 kali kepala BP2MI memimpin secara langsung. Dan kurang lebih 700 CPMI kita selamatkan sebelum mereka diberangkatkan ke negara-negara tujuan,” ujarnya.
Benny Rhamdani prihatin dengan situasi seperti ini, karena ia paham betul dengan risiko yang mungkin saja akan dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia non-prosedural, kerugian seperti kekerasan fisik dan upah tidak dibayarkan adalah hal yang biasa terjadi pada kasus-kasus PMI non-prosedural.
“Tentu saja kita harus prihatin dengan situasi ini, karena kita tahu persis risiko yang akan dialami oleh para CPMI yang diberangkatkan secara ilegal ini mereka adalah orang-orang yang rentan akan mengalami berbagai bentuk kerugian seperti kekerasan fisik, seksual, dan upah yang tidak dibayarkan karena tidak terikat oleh kontrak kerja secara resmi,” jelasnya.
Baca Juga : BP2MI Temukan 13 CPMI Ilegal Saat Gerebek Apartemen di Harmoni
Ia juga mengatakan jika hal ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang lebih tragis pada para PMI terutama PMI ABK yang bekerja di kapal. Bisa saja mengalami kekerasan fisik yang tragis yang dilakukan oleh majikan.
“Kemungkinan lain yang lebih tragis adalah kerugian pada para ABK yang mengalami kekerasan di kapal dan pelaku sebagai majikan tidak ingin menjadi masalah hukum, maka bisa saja para ABK dilarung ke tengah laut,” katanya.
Kepala BP2MI menegaskan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk lebih fokus memerangi para sindikat penempatan PMI secara ilegal dan dalam hal ini negara harus ikut berperan bersama BP2MI.
“Ini saatnya kita memerangi para sindikat, Negara harus hadir bersama BP2MI dan memerangi para mafia. Dan mereka yang terlibat dalam kejahatan ini termasuk para oknum yang memiliki atribut kekuasaan adalah mereka yang harus diberantas sebagai musuh Negara,” tegasnya.
Menutup pembahasan ini, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan ada dua negara yang paling tinggi angka kriminalitasnya dalam kasus kekerasan terhadap PMI.
“Menurut Kepala BP2MI, Negara yang paling tinggi angka kriminalitasnya yang pertama adalah Timur tengah, dan kedua Malaysia. Dua negara ini adalah yang memberi kontribusi besar terjadinya banyak kekerasan terhadap PMI,” tutupnya.(Sundari)
