BEKASI,AKUUPDATE.ID-Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2PMI) Jawa Barat melakukan sidak ke tempat penampungan pekerja migran Indonesia. Petugas mengamankan enam calon pekerja migran Indonesia yang hendak diberangkatkan ke Abu Dhabi secara ilegal.
Sidak dilakukan oleh tim BP2PMI yang dipimpin langsung oleh Kepala UPT BP2PMI Jabar Ade Kusnadi di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kampung Keramat, Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi pada Jumat (26/03).
Dilansir dari detik.com, “Kami telah mengamankan enam CPMI (calon pekerja migran Indonesia) yang diduga akan diberangkatkan ke Abu Dhabi dan Dubai,” ujar Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan UPT BP2PMI Jabar N Wepy.
Pekerja migran itu berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tiga orang dari Lombok Tengah, satu orang dari Cilacap, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sukabumi.
Wepy mengatakan mereka diajak oleh sponsor. Hasil interogasi sementara, ada tiga orang sponsor yang membantu mereka.
“Infonya, seluruh ongkos termasuk tiket keberangkatan ke Jakarta menggunakan uang sponsor,” kata Wepy.
Baca Juga : Bareskrim Tangkap Pria Irak Penyalur PMI Ilegal di Apartemen Jaktim
Dari hasil penyelidikan sementara, tiga dari enam calon pekerja migran tersebut sudah membuat paspor di Bekasi. Tiga lainnya hendak direncanakan akan menyusul membuat paspor.
Seluruh calon pekerja migran tersebut untuk saat ini akan dititipkan terlebih dahulu di kantor P4TKI Bekasi. Pihak BP2PMI masih akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Kepala UPT BP2PMI Bandung Ade Kusnadi menambahkan digagalkannya keberangkatan enam PMI itu merupakan upaya penegakan keadilan. Hal ini guna mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mereka.
“Penanganan PMI hasil sidak tersebut tentunya sebagai upaya dalam menegakkan keadilan terhadap CPMI yang telah di eksploitasi untuk kepentingan bisnis para tekong atau calo yang akan ditempatkan secara Non-prosedural,” kata Ade.
Kepala BP2PMI Benny Rhamdani menambahkan kejadian tersebut sudah kerap kali terjadi. Sehingga pihaknya mengajak stakeholder lain untuk sama-sama mendukung proses penindakan agar tak ada hal yang sama terulang.
“Ini sudah berulang kali dan kita harus memberikan efek jera kepada sindikat ini. Saya butuh dukungan semua pihak, bukan hanya pemerintah tapi juga pemangku kepentingan lainnya, terutama aparatur penegak hukum, unsur pemerintahan dari desa, kabupaten dan kota, hingga provinsi,” tutur Benny.(*)
