Pemerintah Negosiasi Langsung dengan Pembajak ABK RI di Somalia

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengambil langkah progresif dengan membuka jalur komunikasi langsung dengan kelompok pembajak di Somalia.

Diplomasi berisiko tinggi ini ditempuh demi menyelamatkan empat warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai anak buah kapal (ABK) yang saat ini masih disandera.

Menteri Luar Negeri, Sugiono, mengonfirmasi bahwa komunikasi intensif terus berjalan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan diplomatik sekutu dan interaksi langsung dengan pihak penyandera di lapangan.

"Kami sudah melakukan komunikasi, termasuk langsung dengan pembajaknya," kata Sugiono pasca-menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam proses negosiasi yang rumit ini, Kemlu menggerakkan jaringan diplomatik regional dengan melibatkan KBRI Nairobi di Kenya, KBRI Islamabad, serta KJRI Karachi di Pakistan.

Kolaborasi lintas negara ini krusial mengingat kapal yang dibajak, yakni MT Honour 25, juga mengangkut awak kapal dari berbagai negara, dengan rincian 10 warga Pakistan, 1 warga India, dan 1 warga Myanmar.

Kapal tanker komersial tersebut sebelumnya dicegat dan dikuasai oleh kelompok bersenjata pada 22 April 2026 saat melintasi perairan sekitar Hafun, kawasan timur laut Somalia.

Berdasarkan basis data keimigrasian dan ketenagakerjaan, empat ABK asal Indonesia yang berada di dalam kapal tersebut diketahui berasal dari tiga wilayah, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, menyatakan bahwa per tanggal 30 April lalu, kondisi fisik dan psikologis keempat WNI tersebut dilaporkan dalam keadaan baik.

Sembari mematangkan skema pembebasan taktis, pemerintah Indonesia juga telah mendesak pihak korporasi pemberi kerja (employer) untuk menjamin pemenuhan hak logistik para sandera serta memastikan pemenuhan gaji bulanan mereka kepada pihak keluarga di tanah air tidak terputus.

Penanganan operasi penyelamatan ini dilakukan dengan pendekatan persuasif yang melibatkan otoritas keamanan setempat, tokoh adat atau masyarakat Somalia, hingga pelaku usaha terkait dengan tetap menempatkan keselamatan nyawa para ABK sebagai prioritas tertinggi.

Paralel dengan proses tersebut, Kemlu berkoordinasi dengan otoritas maritim dalam negeri untuk memperketat pengawasan jalur pelayaran guna mencegah terulangnya pembajakan di masa depan. (af)