VOICEINDONESIA,JAKARTA – Wacana penundaan Pemilu 2024 muncul ke permukaan,Ini kali pertama disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Dia mengeklaim banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.
Klaim tersebut di sampaikan oleh Muhaimin mengacu pada analisis big data perbincangan di media sosial.
“Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).
Usulan itu lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Eksekutif Pusat Rampai Nusantara Mardiansyah biasa dipanggil semar menyampaikan, Dalam negara demokrasi menyampaikan pendapat merupakan salahsatu yang dilindungi oleh Undang-undang karena itu semestinya ditanggapi dengan biasa saja bahwa itu merupakan bagian dari pemikiran para tokoh politik yang tentu memiliki pertimbangan tersendiri ketika mewacanakan hal tersebut.
Sebelumnya juga banyak kelompok kepentingan yang mewacanakan ganti Presiden atau turunkan Presiden padahal jika bicara konstitusi itu merupakan pelanggaran berat karena dapat dikategorikan makar atau pembangkangan terhadap Presiden yang sah,tapi faktanya disetiap masa kekuasaan selalu ada wacana tersebut yang selalu diberi ruang dan dimengerti bahwa itu merupakan bagian dari demokrasi.
“Sebenarnya Wacana penundaan pemilu itu dalam konteks demokrasi biasa saja walau ini soal yang serius tapi harus ditanggapi dengan tenang, selama ini banyak juga kelompok kepentingan yang mewacanakan Ganti Presiden atau bahkan Turunkan Presiden,toh ditanggapi dengan wajar saja tidak berlebihan karena itu pun diartikan sebagai bagian dari demokrasi, yang terpenting itu apapun keputusan yang akan diambil harus sesuai dengan konstitusi,.” Kata Semar lewat keterangan tertulisnya senin (7/3/2022)
Dalam sejarah panjang perjalanan bangsa ini, peristiwa menunda atau mempercepat Pemilu sudah pernah dilakukan jadi bukan merupakan hal yang baru. Para tokoh politik dan masyarakat tentu melalui proses telaah yang dalam ketika mengusulkan penundaan pemilu ini dengan mempertimbangkan berbagai faktor penguat yang disesuaikan situasi kondisi saat ini seperti masa pandemi dua tahun ini yang berdampak sangat besar pada perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat serta pertimbangan lainnya, yang perlu kita pahami bersama dalam konteks berbangsa dan bernegara itu diatas segalanya adalah kepentingan rakyat yang harus diutamakan karena itu perlu dikaji apakah penundaan pemilu ini dapat membuat rakyat lebih terangkat perekonomian dan kesejahteraannya setelah terpuruk dihantam pandemi Covid-19 atau justru sebaliknya membuat rakyat semakin sengsara dan sulit dalam kehidupan.
“Pemilu ditunda atau dipercepat bukan hal yang baru,pernah dilakukan oleh bangsa ini dan dalam konteks politik negara ini biasa saja, yang gaduh ini khan elite politik karena kepentingannya beda-beda, harusnya yang dikaji dulu itu dampaknya langsung pada masyarakat seperti apa, kalo memang penundaan pemilu ini membuat kondisi negara lebih stabil setelah diterjang pandemi sehingga rakyat dapat semakin kuat secara ekonomi dan mampu bangkit dari keterpurukan ya perlu dipertimbangkan karena diatas segalanya adalah kepentingan Rakyat yang paling utama” Tegas Semar.
