VOICEINDONESIA, Labuan Bajo – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus diberantas tuntas, dari hulu sampai ke hilir. Untuk itu, Indonesia akan mendorong pembahasan isu pemberantasan perdagangan orang pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5/2023).
Menurut Presiden Jokowi, pembahasan pemberantasan TPPO di KTT ASEAN 2023 sangat penting, terutama (TPPO) online scams (penipuan daring). Karena, sambung Presiden, korban kejahatan ini merupakan rakyat ASEAN, termasuk sebagian besar Warga Negara Indonesia (WNI).
“Ini penting dan sengaja saya usulkan, terutama (TPPO) online scams (penipuan daring). Karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita,” imbuhnya.
KTT ASEAN kali ini, lanjut Presiden Jokowi, akan menyepakati kerja sama dalam pemberantasan TPPO ini.
“Dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,” ungkapnya.
Lebih lanjut Presiden Jokowi juga membeberkan keberhasilan pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN mengungkap sejumlah kasus perdagangan orang.
“Salah satunya adalah pada 5 Mei yang lalu, di mana otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya, termasuk Indonesia telah berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara, di mana 143 di antaranya adalah dari Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menyelamatkan 20 WNI korban TPPO di Myanmar,” jelas Presiden Jokowi.
“Baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar. Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya berada di wilayah konflik,” pungkasnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi saat menyampaikan konferensi pers, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.(*)
