VOICEIndonesia.co, Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.
“Untuk setiap penanganan perempuan dan anak korban TPPO, kami memperkuat kerja sama lintas sektor dan respons cepat dari semua pihak dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam keterangan, di Jakarta, Rabu (19/06/2024).
Bintang Puspayoga berharap koordinasi yang berkelanjutan dan upaya bersama dari semua pihak dapat mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.
Dikatakannya, kasus TPPO membutuhkan kerja sama yang baik antarkementerian/lembaga, pemerintah daerah, Dinas PPPA provinsi, Dinas PPPA kabupaten/kota, dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO).
Bintang Puspayoga mencontohkan kasus TPPO yang menimpa satu keluarga, yakni EH, suami EH, dan kedua anak mereka, dengan modus penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri secara ilegal.
Baca Juga: Miris! TKW asal NTB Disekap hingga jadi Budak Seks di Dubai
EH bersama suami dan kedua anaknya tertangkap dalam razia saat akan pulang ke Indonesia melalui jalur laut dari daerah Kelang, Malaysia menuju Tanjung Balai, Sumatera Utara pada 24 Februari 2024.
Setelah penangkapan, mereka dibawa ke penampungan Semenyih, Malaysia, di mana pihak KBRI telah melakukan pendataan dan memberikan bantuan kepada korban.
Kini, korban telah berada di tempat aman dan perkembangannya terus dipantau.
“KemenPPPA siap memberikan layanan yang dibutuhkan oleh korban, baik itu pendampingan secara psikologis maupun hukum,” kata Bintang Puspayoga.
Menteri Bintang Puspayoga mengapresiasi Balai Pelayanan Pelindung Pekerja Migran (BP3PMI) Jawa Barat serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kabupaten Karawang yang telah bergerak cepat memberikan layanan yang dibutuhkan oleh korban, baik itu dalam bentuk pendampingan psikologis maupun hukum.*
