VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Uni Eropa dan the Royal United Services Institute (RUSI) perkuat sinergi di dalam peningkatan kapasitas instuktur guna memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ekstremisme kekerasan.
“Upaya pelindungan membutuhkan sinergi yang kuat, kita membutuhkan langkah – langkah terkoordinasi dlm rangka pencegahan dan perlindungan PMI dari bahaya terorisme. Salah satu upaya kita adalah dengan peningkatan kapasitas instruktur,” kata Komjen. Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H., dalam Kegiatan Pelatihan Uni Eropa – Indonesia tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan bagi Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Calon PMI di Hotel Ayana Jakarta, berlangsung 5 hari sejak 13 Januari 2025.
Kepala BNPT juga menjelaskan bahwa sampai saat ini terdapat 118 PMI yang telah dideportasi dan ditahan karena diduga terlibat dalam kelompok ideologi kekerasan.
“Berdasarkan data BNPT hingga 9 Januari 2025, 118 PMI telah dideportasi atau ditahan karena dugaan keterlibatan dalam aktivitas terorisme,” ungkapnya.
Baca Juga: Kemlu RI Pastikan Belum Ada WNI Terdampak di Kyushu Jepang
Sementara itu, Menteri P2MI H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., menjelaskan bahwa salah satu faktor kerentanan PMI terlibat dalam jaringan ekstremisme kekerasan adalah perubahan geopolitik di negara tempat mereka bekerja.
Maka, diharapkan instruktur mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman agar PMI tidak terpapar.
“Perubahan geopolitik setiap negara tempat mereka bekerja memicu munculnya ekstremis – ekstremis baru. Maka, instruktur harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman yang baik sebelum mereka keluar negeri, harus diberi pemahaman mengenai modus, sejararh dan pola – pola yang biasa digunakan jaringan” ucapnya.
Mewakili RUSI, Senior Research Fellow at RUSI Europe, Dr Joana de Deus Pereira menjelaskan bahwa ada banyak faktor kerentanan PMI, dua diantaranya adalah adalah aspek ekonomi dan kurangnya dukungan dari keluarga atau komunitasnya.
Dalam hal ini, instruktur harus menjadi pengingat dalam melakukan intervensi awal.
Baca Juga: Prabowo Panggil Menkomdigi bahas Transformasi Digital dan E-goverment
“PMI memiliki kendala ekonomi dan kurang mendapat dukungan dari komunitasnya ini kerap menjadi alasan mereka terlibat dalam struktur ekstremisme kekerasan, maka instruktur harus berperan sebagai pengingat dan melakukan intervensi dini untuk mencegah individu tersebut terpapar ekstremisme,” jelasnya.
Uni Eropa juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan serta menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal ini disampaikan Political Advisor Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Anneleen Van Landeghem.
“Kami berkomitmen untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan dan stabilitas jangka panjang. Pelatihan ini mencerminkan kesepahaman pentingnya menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM,” ujarnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh 81 Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) PMI.
Kegiatan ini juga merupakan salah satu tindak lanjut Nota Kesepahaman antara BNPT dan KP2MI pada tahun 2023.*
