VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding memberikan peringatan kepada seluruh Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran (BP3MI). Bahkan ia tak segan untuk memecat kepala BP3MI yang terbukti menerima suap dalam menjalankan tugas pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
Ia menegaskan bahwa integritas menjadi syarat mutlak dalam menjalankan tata kelola perlindungan pekerja migran.
“Tata kelola yang baik hanya bisa terjadi kalau integritas Bapak-Ibu bagus. Kalau sudah dilobi, sudah diajak kerja sama dalam artian ‘tip-tip’, itu tidak bagus. Selesai itu saya,” ucap Karding dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Program KemenP2MI yang dihadiri seluruh Kepala BP3MI di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).
Baca Juga: Jadi Sekjen KKSS, Karding Siapkan Program Efektif untuk Warga Sulsel
Menteri Karding mengungkapkan, pihaknya telah memetakan wilayah-wilayah rawan yang kerap menjadi jalur penempatan pekerja migran ilegal. Seperti Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara, sebagai daerah yang memerlukan pengawasan ekstra ketat dari BP3MI setempat.
Karding menekankan komitmennya untuk membantu kepala BP3MI yang menghadapi kesulitan, namun dengan syarat transparansi penuh. Ia meminta agar semua masalah dilaporkan langsung kepadanya tanpa ada permainan belakang layar.
Baca Juga: Cegah PMI Non-Prosedural di Kalbar, Karding Ajak IKA Undip Berikan Edukasi Masyarakat
“Tolong ya, integritasnya dijaga. Kalau ada yang butuh bantuan atau ada hal yang belum jelas, jangan main belakang. Bicara langsung ke saya, saya bantu. Tapi jangan ganggu masyarakat atau ikut main usaha-usaha gelap,” tegasnya.
Menteri Karding menggarisbawahi bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam memperbaiki ekosistem penempatan dan perlindungan pekerja migran.
Ia menilai tanpa integritas yang kuat dari pemangku kepentingan, berbagai program seperti sertifikasi perusahaan, penguatan pelatihan vokasi, hingga kerja sama internasional tidak akan memberikan dampak maksimal.
“Selama perusahaan tidak sehat, selama lembaga vokasi tidak sehat, kita tidak bisa membenahi pelindungan. Yang ada malah tipu-tipu, calo, dan permainan tidak sehat. Ini yang harus kita bereskan bersama,” tambahnya.
Karding menegaskan bahwa KemenP2MI berkomitmen membangun sistem perlindungan yang transparan dan profesional. Upaya ini akan dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan BP3MI di daerah dan menjalin kerja sama lintas sektor untuk memberantas praktik-praktik ilegal dalam penempatan pekerja migran Indonesia.
