VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mendesak pemerintah menindak tegas praktik bisnis tanpa izin yang dilakukan turis asing di Bali karena dinilai merugikan warga dan pelaku usaha lokal.
“Kami meminta pemerintah untuk menindak tegas kondisi ini, Bali tidak boleh dibiarkan menjadi pasar bebas yang pada akhirnya merugikan warganya,” kata Chusnunia di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Ia menyebut pihaknya menerima banyak aspirasi dan keluhan dari masyarakat serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal terkait maraknya bisnis pariwisata oleh warga negara asing (WNA) di Bali. Fenomena ini juga ramai diunggah di media sosial.
Baca Juga: KBRI Tokyo Pulangkan Nelayan Bitung yang Hanyut 11 Hari di Laut
“Banyaknya turis asing di Bali ternyata tidak sebanding dengan tingkat okupansi hotel-hotel maupun penginapan dan setelah ditelusuri ternyata banyak wisatawan yang membuka bisnis penginapan, kos-kosan, atau sejenisnya yang tidak berizin,” ujarnya.
Menurut Chusnunia, praktik tersebut memanfaatkan celah dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang memberi kemudahan akses bagi investor asing, bahkan untuk sektor mikro seperti jasa penyewaan mobil hingga pondok wisata (homestay).
Hal ini dinilai menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengancam keberlangsungan usaha lokal.
“Hal ini akan memperbesar risiko ketimpangan ekonomi dan mengurangi ruang gerak masyarakat Bali dalam sektor pariwisata dan bila dibiarkan terus-menerus akan membuat warga lokal semakin terpojok,” katanya.
Baca Juga: Usai Dicekal KPK, Eks Menag Era Jokowi Mengaku Siap Kooperatif
Ia mengingatkan bahwa kepemilikan usaha oleh WNA di sektor pariwisata telah diatur ketat dalam regulasi penanaman modal.
Selain itu, ia menyoroti banyak turis asing yang bekerja ilegal di Bali, seperti fotografer, pemandu wisata, hingga pelatih surfing, meski datang dengan visa liburan.
“Para turis asing di Bali tidak hanya berlibur, tetapi juga bekerja secara ilegal. Banyak di antara mereka yang menjadi fotografer, pemandu wisata, hingga pelatih surfing yang jelas-jelas menyalahgunakan visa kunjungan, pemerintah tentu tidak boleh diam,” tegasnya.
Politikus yang akrab disapa Nunik ini juga mendorong kerja sama pemerintah daerah dan pusat untuk menghambat laju over tourism di Bali dengan memperketat izin investasi pada level UMKM bagi WNA.
“Lewat pengawasan bersama kita berharap pengembangan dan pemberdayaan UMKM dapat diprioritaskan bagi pengusaha lokal,” tuturnya.
