VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Ia menilai tanggung jawab keuangan proyek bernama Whoosh itu sepenuhnya harus dikelola oleh pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait.
Purbaya menilai Danantara sebagai holding BUMN telah memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengelola tanggung jawab proyek besar tersebut. Ia menyebut, keuntungan dan dividen yang masuk ke kas Danantara sudah cukup besar setiap tahunnya.
“Mereka kan sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih,” kata Purbaya di Jakarta pada Jumat (10/10/2025).
Baca Juga: Purbaya Sesumbar Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Akhir Tahun 2025 Tembus 4,8%
Ia menekankan agar BUMN mampu mengelola keuangannya secara mandiri tanpa mengandalkan anggaran negara.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi, karena kan kalau enggak ya semuanya kita lagi,” tegasnya.
Baca Juga: OJK Tingkatkan Pengawasan Dana Syariah Indonesia, Ada Apa?
Meski bersikap tegas, Purbaya mengaku belum mendapatkan pembahasan resmi dari manajemen Danantara terkait rencana pengelolaan utang proyek kereta cepat tersebut.
“Saya belum dihubungi untuk masalah itu sih. Nanti begitu ada saya kasih tahu updatenya seperti apa,” ujarnya.
Proyek KCJB diketahui mengalami pembengkakan biaya dari semula US$ 6,07 miliar menjadi sekitar US$ 7,27 miliar. Sebagian besar pembiayaannya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga 3,7% hingga 3,8% dan tenor mencapai 35 tahun.
Dalam struktur konsorsium, porsi kepemilikan BUMN di proyek ini mencapai 60% melalui PT Pilar Sinergi BUMN, sedangkan pihak China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd menguasai 40%.
