VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai kondisi tenaga kerja nasional semakin terpuruk dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebut pemerintah gagal menghadirkan perubahan berarti bagi buruh. Ia menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan yang menambah penderitaan pekerja.
“Mereka belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar di dunia kerja,” tegas Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Baca Juga: Tuntut Kesetaraan Gender, MPBI DIY Dorong Revisi UU Ketenagakerjaan
Iqbal menilai, tidak ada kebijakan baru yang mampu menjawab keresahan buruh. Menurutnya, masalah lama seperti upah murah, sistem outsourcing, dan lemahnya perlindungan bagi pekerja perempuan terus berulang tanpa solusi. Ia juga mengkritik keberadaan tenaga kerja asing non-ahli yang tetap dibiarkan.
Presiden Partai Buruh itu menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga gagal memainkan peran strategisnya. Ia menyebut penerapan Omnibus Law Cipta Kerja justru memperlemah posisi buruh karena membuka ruang fleksibilitas kerja tanpa batas.
Baca Juga: Luhut Jegal Tuntutan Buruh Soal Upah
“Tidak ada langkah nyata untuk menghindari gelombang PHK dan meningkatkan kesejahteraan buruh,” katanya.
Iqbal juga menyoroti mandeknya penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diperintahkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2024.
“Proses reformasi ketenagakerjaan macet di tangan Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia menilai, kondisi tersebut menandakan tidak adanya arah perubahan serius di tubuh pemerintahan. Menurutnya, kebijakan yang dijalankan hanya menunda persoalan tanpa solusi konkret.
Iqbal pun meminta Presiden Prabowo untuk turun tangan langsung memperbaiki situasi.
“Kami berharap Presiden tidak tutup mata. Pemerintah harus berani melakukan perombakan agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar mewujudkan penghidupan layak bagi kemanusiaan,” katanya.
Bagi KSPI, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi potret kegagalan negara dalam melindungi pekerja. Tanpa langkah tegas, mereka khawatir nasib buruh akan semakin terpinggirkan.
