VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara menilai persoalan terkait Surat Dukungan Utama Working and Holiday Visa (SDUWHV) sudah melampaui masalah teknis pendaftaran.
Ia menyebut sejumlah keluhan peserta aksi menggambarkan ketidakadilan yang dirasakan generasi muda akibat minimnya transparansi dan perubahan aturan yang terjadi mendadak.
Dewi mengungkapkan bahwa seluruh proses komunikasi SDUWHV dilakukan secara digital dan satu arah, sehingga para peserta tidak memiliki ruang untuk bertanya ketika mengalami kendala.
Baca Juga: Polisi Dalami Modus Rekrutmen Remaja Bandung yang Diduga Jadi Korban TPPO
Ia menyoroti insiden gangguan sistem hingga perubahan jadwal pendaftaran yang tiba-tiba, termasuk pembukaan sistem yang bertepatan dengan waktu salat Jumat.
Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan beban tambahan bagi peserta yang harus membayar biaya internet lebih mahal demi mengejar waktu pendaftaran.
“Jadi memang kalau sudah sampai di DPR, ketika sudah sampai di Komisi XIII, maka ini bukan bisnis as usual lagi. Tapi betul-betul terjadi permasalahan yang dianggap oleh adik-adik yang mewakili sebagian generasi muda anak bangsa ini merasa perlu mendapatkan penjelasan apa yang menjadi persoalan mereka, paling tidak kekhawatirannya,” tegas Dewi dalam RDP dan RDPU dengan Dirjen Imigrasi, Ombudsman RI, serta perwakilan peserta aksi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Baca Juga: Iming-Iming Gaji Tinggi, WNI Justru Disekap di Kompleks Penipuan Kamboja
Selain masalah teknis, Dewi juga mengkritik perubahan nilai skor dan besaran biaya yang muncul pada hari pendaftaran.
Ia menilai perubahan tersebut merugikan, terutama bagi peserta dari daerah yang harus menyiapkan anggaran lebih besar.
“Perbedaan lebih dari 5 juta itu bukan hal kecil. Bagi putra-putra daerah, bisa jadi mereka harus jual sapi dan sebagainya,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu juga mempertanyakan data pendaftaran yang menunjukkan lebih dari 4.000 peserta terdaftar pada 17 November siang, padahal saat itu sistem mengalami gangguan dan sebagian pendaftar terhalang waktu salat Jumat.
Di hadapan perwakilan pendemo SDUWHV, Dewi menekankan bahwa Imigrasi harus menyampaikan penjelasan apa adanya, bukan sekadar jawaban normatif.
Ia memperingatkan bahwa ketidakjelasan seperti ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap layanan keimigrasian.
“Kalau ini dibiarkan tidak terjawab, mereka akan semakin seakan-akan tidak percaya pada Pemerintahan ini dalam bagian Keimigrasian. Ini yang perlu jadi catatan benang merah bagi kita. Tidak sekedar viral di TikTok, tapi mereka sudah menyampaikan aspirasinya secara resmi sehingga kami berkewajiban untuk membawa aspirasi mereka juga bukan dengan laporan yang seperti pada rapat-rapat kerja biasa,” pungkasnya.
