VOICEINDONESIA.CO, Batam – Kepercayaan umat katolik kepada pastor jauh lebih tinggi dibanding institusi pemerintah saat menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Fakta ini terungkap dalam pembahasan pendekatan holistik penanganan TPPO yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik bersama Gereja Katolik di Batam, 26-29 November 2025.
Dirjen Bimas Katolik Suparman mengungkapkan korban TPPO mengalami kebingungan luar biasa saat ingin melaporkan kasusnya. Mereka tidak tahu harus mengadu ke RT, kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau gubernur. Ketidakjelasan ini membuat korban akhirnya memilih berkeluh kesah dengan pastor yang dianggap lebih dapat dipercaya.
Suparman menjelaskan perlunya ketajaman dalam membedah tiga fase penanganan TPPO. Intervensi pada tahap pencegahan, saat kejadian, hingga pasca kejadian membutuhkan pendekatan berbeda dengan melibatkan kementerian berbeda. Namun realitanya, korban justru dipingpong dari satu instansi ke instansi lain hingga menimbulkan apatisme.
Baca Juga: Bukan Sekadar Kriminalitas, Kemenag Ungkap Akar TPPO: Kerentanan Sosial dan Minimnya Literasi
“Umat korban TPPO sering kali lebih percaya kepada pastor dibandingkan institusi lain,” ungkap Suparman, Rabu (26/11/2025).
Ia menegaskan setiap keluhan dari korban harus ditanggapi dengan cepat dan serius. Gereja dapat memfasilitasi korban menyampaikan laporan ke instansi terkait, dengan Bimas Katolik siap membantu. Paroki harus menjadi pusat pertama penanganan TPPO karena korban lebih nyaman berkeluh kesah tanpa takut disuruh ke sana kemari.
Baca Juga: Bimas Katolik dan Gereja Katolik Bersatu Tangani TPPO: Dorong Pendekatan Holistik dan Aksi Konkret
Suparman mengungkapkan pelaku TPPO yang dihadapi bukanlah sembarang orang. Mereka memiliki modal besar, jaringan luas, dan bahkan mampu memanfaatkan kekuasaan. Data menunjukkan sebagian besar korban berasal dari keluarga miskin yang pendidikannya rendah, membuat mereka rentan dimanfaatkan pelaku terorganisir.
Kementerian Agama kini bergerak keluar dari pola kerja konvensional. Kabid, pembimas katolik, dan penyuluh di seluruh Indonesia ditugaskan memastikan umat katolik dalam database kemiskinan mendapat akses ke program pemerintah. Bantuan Natal Nasional bahkan diarahkan menyentuh keluarga korban TPPO untuk mencegah kemiskinan yang menjadi pintu masuk kejahatan ini.
Suparman mengkritisi fokus pembangunan fisik gereja yang sudah banyak dilakukan sementara urusan TPPO belum maksimal. Ia menekankan semua pihak harus bergerak bersama karena penanganan tidak bisa dibebankan satu instansi saja, melainkan lintas kementerian dan lembaga dengan pendekatan holistik.
Paroki dan lingkungan harus diberdayakan sebagai garda terdepan. Begitu korban melapor ke lingkungan, harus segera dilanjutkan ke paroki sebagai pusat senter pertama penanganan TPPO bagi umat katolik. Sistem ini diharapkan mencegah korban terombang-ambing dan jatuh pada apatisme yang membuat pelaku makin merajalela.
Suparman juga mengusulkan pemanfaatan video pendek sebelum misa untuk mensosialisasikan pencegahan TPPO. Media ini dinilai efektif membuat umat lebih melek terhadap modus kejahatan. Tanpa penanganan serius, supply dan demand side pelaku akan terus meningkat karena tidak ada bukti dan laporan yang diselesaikan segera.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber kompeten seperti Staf Ahli Menteri HAM Rumadi Ahmad, Uskup Keuskupan Tanjung Karang Mgr. Vinsensius Setiawan Triatmojo, Komisioner Ombudsman Robert Endi Jawen, dan Sekretaris Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau KWI RD. Marthen L.P Jenarut. Pemerintah bersama gereja berkomitmen berdiri di garis terdepan dengan memastikan pertolongan pertama tidak membuat korban dipingpong antar instansi.
