VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mendorong Bank Jawa Barat (BJB) untuk memperkuat dukungan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus penempatan pekerja migran pada tahun 2026.
Permintaan ini sejalan dengan target nasional Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 500 ribu pekerja migran ditempatkan ke luar negeri pada tahun tersebut.
Christina menegaskan bahwa KUR menjadi instrumen penting untuk membantu calon pekerja migran yang belum memiliki kemampuan finansial dalam membiayai pelatihan, sertifikasi, dan kebutuhan dokumen penempatan.
Baca Juga: KemenP2MI Gandeng 12 Kementerian Lembaga Standarisasi Vokasi
“Tidak semua calon pekerja memiliki kemampuan membiayai pelatihan dan proses penempatan, sehingga skema KUR adalah solusi yang harus diperkuat,” ujar Christina saat bertemu Pemimpin Divisi Kredit UMKM BJB di Kantor Kementerian P2MI, Rabu (3/12/2025).
Menurut Christina, proses pengalihan kewenangan anggaran untuk penyaluran KUR Pekerja Migran ke Kementerian P2MI sedang berlangsung. Diperkirakan Maret 2026, seluruh skema KUR khusus pekerja migran sudah siap diluncurkan.
Total plafon KUR pekerja migran 2026 ditetapkan sebesar Rp208 miliar, masing-masing disalurkan melalui: Bank Artha Graha Rp25 miliar, Sinarmas Rp25 miliar, Bank Jawa Barat (BJB) Rp45 miliar dan Bank Jakarta Rp100 miliar.
Baca Juga: RI Klaim Cegah 5.913 Upaya Migrasi Ilegal Di Tengah Ancaman Cyber Trafficking
BJB disebut telah menunjukkan komitmen kuat dengan menyalurkan Rp13,3 miliar KUR bagi pekerja migran pada 2024, terutama untuk penempatan di Taiwan dan Jepang.
Bank tersebut juga memiliki agen collection di dua negara itu serta menyediakan akses KUR melalui jaringan cabang pembantu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Jakarta, dengan plafon pembiayaan hingga Rp45 juta per debitur.
Christina mendorong BJB untuk memperluas wilayah penyaluran KUR ke negara tujuan lainnya.
“Kami mendorong agar BJB memperluas penyaluran KUR bagi pekerja migran di Hong Kong dan Singapura,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa KUR membantu bukan hanya dalam proses pelatihan, tetapi juga menopang keberlangsungan hidup keluarga pekerja migran di Indonesia.
“KUR akan menjadi opsi pembiayaan resmi yang terus kami dukung dan promosikan, sebagai bagian dari kemauan politik pemerintah,” tegasnya.
Christina juga mengungkap bahwa pemerintah sedang menyiapkan Program SMK Global 2026, yang menargetkan penempatan 300 ribu lulusan SMK/SMA dan 200 ribu dari masyarakat umum.
Program tersebut mencakup pelatihan bahasa, peningkatan kompetensi, sertifikasi, serta fasilitas penempatan melalui skema terintegrasi.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya peran perbankan dalam mendukung visi besar penempatan pekerja migran berkualitas.
“Kami ingin perbankan mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan pelatihan dan penempatan agar masyarakat memiliki akses kerja yang layak di luar negeri,” tutur Christina Aryani.
