Kementerian P2MI Canangkan Gerakan Nasional Migran Aman
VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Acara pencanangan digelar di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin (18/5/2026) dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq.
Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian P2MI merupakan transformasi besar dari yang sebelumnya berbentuk badan operator kini menjadi kementerian yang menjalankan fungsi operator sekaligus regulator, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 139 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 90 Tahun 2024.
"Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami agar meningkatkan kualitas pelindungan bagi pekerja migran. Baik dari sebelum mereka bekerja, selama bekerja, serta setelah mereka bekerja," ujarnya.
Menteri Mukhtarudin mengingatkan bahwa Pekerja Migran bukanlah sekadar angka dalam laporan statistik, melainkan pejuang ekonomi yang rela menukar rindu demi kesejahteraan keluarga. Kontribusi nyata mereka terlihat dari data statistik ekonomi dan keuangan Bank Indonesia, dimana remitansi yang dihasilkan Pekerja Migran pada tahun 2025 mencapai Rp288 triliun.
"Dari migrasi yang aman, lahir kemandirian dan kesejahteraan. Dan inilah yang kita sebut sebagai brain circulation," ujarnya.
Sejak Januari hingga April 2026, Kementerian P2MI tercatat berhasil mencegah keberangkatan ilegal sebanyak 1.353 calon pekerja migran di berbagai titik perbatasan. Selain itu, KP2MI telah melakukan takedown terhadap 4.213 konten digital berbahaya dan menyesatkan, juga menangani 1.173 aduan dari Pekerja Migran di berbagai negara penempatan.
"Kondisi ini menegaskan bahwa negara harus hadir. Bukan hanya melalui kebijakan di atas kertas, tetapi juga hadir langsung di ruang-ruang kehidupan masyarakat," tegasnya.
Untuk menyukseskan Gerakan Nasional Migran Aman, Kementerian P2MI mendorong lima strategi utama yang komprehensif dari hulu ke hilir. Strategi diawali dengan penyebaran informasi masif guna mendominasi ruang publik dan digital dalam mengedukasi masyarakat, yang dibarengi dengan mitigasi risiko serta deteksi dini lewat pengawasan ketat di wilayah-wilayah rawan penempatan ilegal.
Kementerian membangun kolaborasi lintas sektor bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga pihak swasta. Di tingkat bawah, dilakukan akselerasi edukasi akar rumput dengan menjadikan desa sebagai simpul utama informasi melalui program Desa Migran Emas.
Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan 669 Desa Migran Emas di seluruh provinsi di Indonesia yang berfungsi sebagai garda terdepan pelindungan serta pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Menteri Mukhtarudin meminta pemerintah daerah, kepala desa, dan perangkat desa untuk mengintegrasikan gerakan ini ke dalam forum warga.
Presiden Prabowo Subianto dalam rekaman video memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam jalur penempatan nonprosedural yang penuh risiko.
"Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak," tegas Presiden Prabowo.
Usai acara pencanangan, KP2MI secara simbolis menyerahkan Kartu Elektronik Pekerja Migran Indonesia kepada tiga orang Calon Pekerja Migran Indonesia. Penyerahan kartu ini menjadi simbol nyata dari penguatan sistem pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi, sekaligus menegaskan kesiapan layanan digital yang terintegrasi.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung menyempatkan diri berdialog langsung dengan salah satu CPMI asal Indramayu. Sembari menyerahkan kartu, Dudung memberikan pesan moral yang mendalam agar para pekerja tidak hanya fokus pada pekerjaan, tetapi juga menjaga martabat tanah air.
"Jaga nama baik bangsa dan negara," tegasnya.
Pilihan Redaksi
Prabowo Kembali "Remehkan" Pelamahan Kurs Rupiah Terhadap Dollar
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen administrasi keuangan, melainkan instrumen perjuangan mutlak untuk melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan nasional. Sejalan dengan visi tersebut, Kepala Negara mematok target agresif
Suka artikel ini? Beri apresiasi untuk sang penulis.
Berikan tanda suka secara gratis, atau kirim tips agar penulis tetap semangat.
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.































