VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan bahwa tingkat inflasi daerah pada 2025 berada pada level 2,86 persen secara year-on-year (yoy) dan 2,1 persen secara year-to-date (yod).
Hal ini disampaikan saat melaporkan mengenai inflasi serta kondisi ekonomi di berbagai daerah kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin (24/11/2025).
“Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” ucapnya.
Tito menjelaskan bahwa harga beras yang sempat menjadi perhatian pemerintah kini menunjukkan perbaikan signifikan dan keluar dari daftar komoditas pangan bermasalah.
Menurutnya, semakin banyak daerah yang mengalami penurunan harga beras, sementara daerah yang mengalami kenaikan jumlahnya sangat sedikit.
“Daerah-daerah yang mengalami penurunan (harga) makin banyak, yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali. Dan itu sudah dicover dengan baik saya kira oleh Menteri Pertanian Pak Amran, sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian juga Bulog bekerja sama dengan teman-teman Pemda,” tuturnya.
Meski demikian, Tito melaporkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas lain seperti bawang merah, cabai, dan sedikit kenaikan pada telur ayam ras.
Kenaikan ini, katanya, perlu diwaspadai agar tidak mengganggu stabilitas program pemerintah, termasuk implementasi MBG.
Selain inflasi, Tito juga memaparkan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah yang rutin dibahas bersama Presiden. Ia menyebut Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, sementara Papua Tengah mencatat kontraksi signifikan.
“Yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah. Saya sampaikan, beliau tanya kenapa penyebabnya, di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor ya di mana produksinya mereka menjadi tertahan. Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika, itu mengalami kontraksi minus 8 persen,” jelasnya.
Tito juga melaporkan realisasi pendapatan dan belanja daerah hingga 23 November 2025. Ia menyebut rata-rata pendapatan daerah di 552 wilayah telah mencapai 82–83 persen, sementara belanja daerah baru berada di kisaran 68 persen.
“Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen gitu,” katanya.
Di akhir pertemuan, Tito turut menyampaikan sejumlah isu lain terkait program pemerintah, termasuk perkembangan dukungan Kemendagri dalam Komite Percepatan Pembangunan Papua.
Ia mengusulkan agar Presiden menerima jajaran terkait dan memberikan arahan langsung.
“Saya minta kepada Bapak Presiden berkenan untuk menerima mereka, sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa serempak dengan para kepala daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan,” ujarnya.
