VOICEINDONESIA.CO, Surabaya – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Surabaya Sadar bersama elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, untuk menyampaikan tuntutan evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis 22 Oktober 2026.
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi atensi ratusan demonstran yang mengepung Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/10/2026). Massa menilai sejumlah kebijakan pemerintah belum menjawab persoalan masyarakat. Mereka bahkan mendesak Prabowo-Gibran mundur dari jabatannya.
Mereka banyak meluapkan keresahan, seperti penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang saat ini belum berhasil dikendalikan oleh pemerintah.
Para mahasiswa juga mengungkapkan keresahan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang banyak menimbulkan korban, seperti siswa-siswi yang keracunan.
"Dua tahun Prabowo-Gibran, mereka selalu membohongi masyarakat Indonesia. Kebakaran hutan Kalimantan adalah ulah mereka," kata salah satu orator.
Dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian massa aksi menyampaikan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran saat ini tidak baik-baik saja. Ia menyampaikan keresahan Karhutla di Kalimantan yang tak kunjung berakhir, hingga semakin meluas.
"Teman-teman yang berada di Jawa atau bahkan di Ibu Kota jakarta mungkin tidak merasakan dampak asap Karhutla yang kami tasakan di Kalimantan," ucapnya.
Di antara para orator bahkan menuntut Prabowo-Gibran untuk mundur dari jabatannya. Mereka memandang kondisi Indonesia saat ini berada di ambang kehancuran.
Aksi di depan gedung negara Grahadi Surabaya ini menjadi bagian dari gelombang kritik terhadap dua tahun kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran. Massa membuka kemungkinan menggelar demonstrasi lanjutan dengan jumlah peserta lebih besar, termasuk konsolidasi di sejumlah kota di Pulau Jawa. Mereka berharap tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai orasi, tetapi mendapat respons dan tindak lanjut nyata dari pemerintah.(fsm)
