VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah menggelar forum “UMKM Goes to Hajj”, sebagai langkah strategis mendorong peluang ekspor bagi pelaku UMKM ke Arab Saudi.
“UMKM dapat turut serta dalam ekosistem perhajian untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang,” ujar Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander di Jakarta, Senin (24/2/2025).
Harry mengatakan program ini mengajak grup pengusaha perhotelan, retail, dan ekspor impor di Arab Saudi, untuk berperan dalam membantu UMKM mendistribusikan produknya ke pasar Arab Saudi.
Baca Juga: TNI Gagalkan Penyelundupan 23 CPMI Non Prosedural
Selain itu, juga memberikan akses bagi pelaku UMKM dan memberikan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH berupaya meningkatkan pendaftaran haji dari sektor UMKM.
“Sehingga dengan akses pasar yang lebih luas para pelaku UMKM dapat berkembang untuk mampu mendaftar haji,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mencontohkan bahwa potensi produk Sumatera Barat bukan hanya bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang dapat menembus pasar global dan menjadi titik awal pembentukan kota devisa.
“PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang Muhammadiyah di seluruh dunia yang bisa dijadikan kanal promosi dan distribusi produk HIPERMI (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia),” kata dia.
Baca Juga: Disnaker Bekasi Kawal Pekerja Terdampak Penutupan Pabrik Sanken
Kepala Kanwil DJPb, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Satu Sumatera Barat, Syukriah menegaskan bahwa DJPb mendapatkan Amanah sebagai Regional Chief Economic (RCE) dan Financial Officer (FA) termasuk di Sumatera Barat.
DJPb dalam hal ini diminta untuk menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisa dan memberikan rekomendasi.
Salah satu potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang perlu dikembangkan yaitu bumbu dan rendang, yang mana industri pengelolaan bumbu rendang butuh bahan baku yang erat kaitannya dengan petani dan Sumatera Barat yang agraris.
“HIPERMI di bawah binaan DJPb Kemenkeu Prov. Sumbar diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bisnis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar,” kata dia.*
