VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tetap dilakukan secara langsung ke rekening masing-masing penerima.
Skema tersebut merespons usulan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono agar gaji ASN disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Dalam praktik, kita melihat bahwa idealnya pembayaran gaji dilakukan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening masing-masing pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri. Mereka masing-masing memiliki rekening. Kita bahkan menginginkan bukan hanya PNS, TNI, dan Polri yang memiliki rekening, tetapi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Suahasil usai acara pelantikan pejabat eselon I di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Suahasil menjelaskan, transfer langsung merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan perbendaharaan negara sekaligus memperluas inklusi keuangan masyarakat.
Menurut dia, pemerintah telah menerapkan mekanisme tersebut untuk pembayaran gaji PNS, TNI, dan Polri.
Sistem serupa juga digunakan dalam penyaluran tunjangan profesi guru.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan memastikan data penerima dan nomor rekening telah terverifikasi agar pembayaran dapat disalurkan kepada pihak yang tepat.
“Hal yang penting dalam sistem tersebut adalah, pertama, kita memiliki daftar nama seluruh PNS, TNI, dan Polri yang valid. Identitas orangnya jelas dan nomor rekeningnya juga jelas, termasuk di bank mana rekening tersebut berada,” ujarnya.
Selain gaji dan tunjangan profesi guru, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) langsung ke rekening penerima.
Mekanisme tersebut dikenal sebagai government-to-person payment (G2P), yakni pembayaran pemerintah secara langsung kepada individu.
Suahasil menilai mekanisme transfer langsung sejalan dengan rencana pemerintah menjalankan program Satu Orang Satu Rekening.
Melalui program tersebut, warga berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1–4 direncanakan mendapatkan rekening dengan saldo awal Rp50.000.
"Datanya itu datang dari PKH, datang dari Kementerian Sosial yang tau siapa yang menjadi penerima, dia berikan datanya. Dia kasih tau nomor rekeningnya, lalu kemudian kita transfer secara rutin. Kalau yang rekening gratis itu kan ada Rp50.000 saldo awal ya," tutupnya. (af)
