VOICEIndonesia.co,Jakarta – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyelenggarakan serangkaian agenda dalam Konferensi Nasional Buruh Migran dan Keluarganya pada 4-5 Desember 2023, di Jakarta. Panjangnya rangkaian konferensi nasional, SBMI membuka sesi nonton bareng “Before you eat” dilanjutkan dengan diskusi panel dari berbagai narasumber yang berasal dari berbagai jaringan.
Adapun narasumber yang berhadir, Kasan Kurdi selaku sutradara film, Judha Nugraha selaku Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Fadillah mewakili GreenPeace Indonesia, Awigra mewakili HRWG, serta Iqbal Wardana anggota SBMI yang juga AKP Migran korban TPPO dalam film tersebut.
Kasan Kurdi selaku sutradara “Before you eat”, film ini diproduksi karena permasalahan terkait tata kelola pelindungan AKP Migran masih dipinggirkan oleh pemerintah, pun begitu banyaknya masyarakat yang belum mengetahui atas dampak bekerja di atas kapal, terlebih kapal berbendera asing.
Baca Juga : Menaker Minta Dukungan SBMI, Siapkan CPMI Tersertifikasi
Setelah penayangan film, diskusi interaktif yang luar biasa terjadi dalam forum, alasannya karena memang film ini berhasil mengunggah rasa emosi para audiens yang memang berlatar belakang buruh migran ataupun keluarga buruh migran. “Rasanya nyata sekali, bagaimana keluarga AKP tidak dapat memberi maupun menerima komunikasi selama mereka berlayar karena tidak memiliki akses komunikasi” terang Mahfudin Salim, salah satu peserta konferensi nasional dari DPC SBMI Banten
Situasi yang ditayangkan dalam film adalah sebuah upaya membawa situasi tersebut agar diketahui oleh berbagai lapisan masyarakat sampai negara, “kita membawa situasi yang dialami AKP Migran di laut sana kedepan meja kita, mengetahui bahwa apa yang disajikan di depan meja makan kita banyak sekali pengorbanan yang ada.” ujar Afdillah
Harapan terkait tata kelola pelindungan buruh migran Indonesia pun masih kuat digaungkan sampai sekarang. Bagi Iqbal sendiri, sebagai AKP migran yang menjadi korban TPPO masih merasa sakit hati karena banyak teman-teman AKP Migran yang masih berlayar tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perjanjian kerja.
Baca Juga : 21 Arah Strategi SBMI Dalam Kongres ke-VII
“Saya harap tayangnya film dokumenter ini memberikan pemahaman tentang kerja sebagai AKP migran kepada calon pekerja” kata Iqbal
Menjawab harapan Iqbal, kementerian luar negeri Indonesia yang diwakili oleh Judha Nugraha menjawab bahwa membangunkan seluruh komponen masyarakat untuk memiliki cara pandang dari berbagai sektor untuk melindungi para pekerja adalah salah satu solusi yang dapat diambil untuk tata kelola pelindungan pekerja migran saat ini..
“Bagaimanapun bukan hanya di masyarakat yang memandang dari sektor masing-masing, kamipun kementerian masih merumus solusi dengan memandang hanya dari sektor sendiri saja. Film ini juga akan memberikan langkah aktif untuk membuat perubahan pada tata kelola, sehingga memberikan pelindungan kepada para pekerja migran.”Jawab Judha Nugraha
Human Rights Working Group (HRWG) yang diwakili oleh Awigra memberikan pernyataan bahwa bagaimana di antar negara dapat bertanggung jawab untuk mencegah dan tidak terjadi lagi praktek kerja paksa di sektor darat maupun laut.
“Semua pihak juga harus bekerja sama, sepertinya pihak pemerintah harus memikirkan pengawasan yang kuat untuk menjamin pelindungan, dan tugas buruh migran untuk menghormati hak asasi dan menyediakan akses wifi untuk para buruh berkomunikasi. Perlu adanya kerjasama lintas sektor dalam kaitannya dengan negara modern, dimana laut hanya dilihat sebagai komoditas ekonomi” ujar Awi. (*)
