VOICEINDONESIA.CO, Boyolali – Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka turun langsung memantau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 di Kantor Pos Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (18/7/2025). Kunjungan ini menandai komitmen serius pemerintah memastikan bantuan Rp600 ribu sampai utuh ke tangan pekerja tanpa ada pemotongan.
Dalam kunjungan tersebut, ia turut didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Boyolali menjadi lokasi ketiga setelah Tangerang dan Jakarta Selatan yang dikunjungi langsung Wapres untuk memantau BSU.
Pemerintah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyaluran BSU dengan memanfaatkan momentum tahun ajaran baru. Gibran mengimbau penerima BSU menggunakan bantuan untuk keperluan produktif, terutama kebutuhan pendidikan anak.
Baca Juga: Kemnaker Imbau Masyarakat Waspadai Tautan Palsu BSU 2025
“Bulan Juli ini kan masuk tahun ajaran baru. Mungkin yang anak-anaknya masih sekolah, BSU nya bisa digunakan untuk membeli peralatan sekolah atau kebutuhan sehari-hari,” ujar Wapres.
Gibran juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah memantau ketat penyaluran BSU. Langkah ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi para penerima.
Baca Juga: Kemnaker Optimistis BSU Dongkrak Daya Beli Masyarakat
Data Kemenaker menunjukkan pencapaian luar biasa penyaluran BSU hingga 18 Juli 2025. Sebanyak 13,8 juta pekerja telah menerima bantuan atau sekitar 86,66 persen dari total 15,9 juta pekerja yang memenuhi kriteria nasional.
Khusus Jawa Tengah, BSU telah diterima 2.023.415 pekerja, sementara di Kabupaten Boyolali mencapai 84.414 pekerja. Angka ini membuktikan efektivitas mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah.
“Artinya, penyaluran BSU ini benar-benar telah sampai langsung ke masyarakat,” ujar Wamenaker.
Immanuel Ebenezer menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk pemotongan bantuan BSU. Wamenaker mengingatkan bahwa pemotongan bantuan merupakan kejahatan serius yang tidak boleh ditoleransi.
“Pemotongan bantuan merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh kita toleransi sedikit pun,” tegasnya.
Gubernur Ahmad Luthfi menambahkan BSU yang diterima masyarakat Boyolali berfungsi sebagai stimulus ekonomi lokal. Keberhasilan penyaluran di Boyolali akan menjadi contoh bagi wilayah lain di Jawa Tengah.
“Pemerataan bantuan akan terus diupayakan, sesuai dengan arahan Wapres dan Wamenaker agar bantuan digunakan secara bijak untuk kebutuhan pribadi dan keluarga,” kata Luthfi.
