VOICEIndonesia.co, Jakarta –Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan bahwa pihaknya tengah memperjuangkan perumahan murah atau subsidi yang dapat dimiliki oleh para pekerja migran Indonesia (PMI).
“Usulan saya (mengenai perumahan murah bagi PMI muncul pada) 2021. Lalu, disampaikan lagi di depan Presiden Joko Widodo pada tahun 2023
Jadi, sudah 3 tahun sebetulnya menjadi ide kami. Mudah-mudahan cepat jalannya,” ujar Benny kepada wartawan usai menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara BP2MI dan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, serta pihak swasta terkait perlindungan para pekerja migran Indonesia di Kantor BP2MI, Jakarta, Rabu (24/07/2024).
Menurut dia, dengan adanya perumahan murah itu, pekerja migran Indonesia akan disiplin untuk menabung demi mendapatkan hunian di masa depan.
“Ini juga bagian untuk memotivasi PMI untuk disiplin menabung, agar dia tidak menjadi konsumtif,” ucapnya.
Baca Juga: BPOM Perintahkan tarik roti merek Okko
Meskipun begitu, Benny tidak menyampaikan lebih lanjut mengenai skema dari perumahan untuk pekerja migran itu.
Sebelumnya pada tahun 2022, sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi BP2MI, Benny telah menemui Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna untuk membicarakan tindak lanjut penyediaan rumah murah bersubsidi bagi para PMI.
Pada kesempatan itu, Benny menyampaikan keinginannya di tahun 2024 nanti agar mimpi para PMI untuk memiliki rumah dapat terwujud.
“Salah satu mimpi mereka mengumpulkan uang adalah untuk memiliki rumah. Kita akan bantu memberikan data-data kantong PMI di provinsi masing-masing. Minimal 10 besar. Teknisnya, nanti kita akan kerja samakan dengan pemerintah daerah untuk penyediaan lahan. Kemudian untuk mempermudah pembayaran, kita dapat libatkan asosiasi atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memberangkatkan mereka (PMI). Karena kendali dan hubungan emosional antara mereka cukup dekat,” ucap dia.
Menanggapi hal tersebut, Herry mengatakan bahwa usulan itu akan menjadi fokus Kementerian PUPR ke depannya.
“Sesuai yang Pak Benny sampaikan, 2024 sudah bisa diluncurkan, bahkan keinginan saya di 2023. Yang penting semangatnya dulu. Kita konsolidasikan dulu data-datanya. Karena ini nanti ujung-ujungnya pihak bank yang menentukan. Harus lolos BI checking dan lain-lain. Kemudian kita cek lokasi di daerah yang datanya dari Pemda dan BP2MI. Saya rasa 2024 kita bisa kalau kita sama-sama cepat konsolidasi,” kata Herry.*
