VOICEINDONESIA.CO, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) membantah jumlah angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mencapai 15.657 jiwa merupakan kondisi sektor ketenagakerjaan periode Januari-Oktober 2025.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, data tersebut hanya mencerminkan laporan yang masuk, bukan keseluruhan situasi lapangan.
Ia menyatakan bahwa angka dalam Satudata Kementerian Ketenagakerjaan bersumber dari laporan perselisihan hubungan industrial dan perusahaan yang melakukan PHK. Pihaknya meyakini situasi ketenagakerjaan di Jawa Barat masih dalam kendali meskipun angka laporan PHK terlihat tinggi.
Baca Juga: Soal Polemik KUHAP Baru, Jimly Minta Publik Tempuh Judicial Review
“Data Satudata Kemenaker itu bersumber dari laporan perselisihan hubungan industrial dan laporan perusahaan yang melakukan PHK atau penutupan usaha,” ujar Kim di Bandung, Selasa (25/11/2025).
Kim mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sebagian besar laporan PHK yang diterima sebenarnya terjadi karena berakhirnya kontrak kerja atau PKWT. Banyak pekerja yang kontraknya habis kemudian diperpanjang atau direkrut kembali oleh perusahaan yang sama, sehingga tidak kehilangan pekerjaan secara permanen.
Baca Juga: Janji Tangkap Penyelundup Terancam Mentah, KUHAP Baru Pangkas Kewenangan Bea Cukai
Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan presentase terbesar PHK memang dipicu habis kontrak, namun mayoritas dari mereka mendapat perpanjangan kontrak. Kondisi ini membuktikan bahwa angka PHK yang tercatat tidak selalu berarti pengangguran bertambah.
Untuk sektor tekstil yang menjadi penyumbang PHK terbesar, Kim membuka sejumlah persoalan mendasar. Maraknya impor pakaian bekas ilegal menjadi salah satu faktor utama yang memukul industri tekstil lokal. Regenerasi mesin dan teknologi yang berjalan lambat membuat produktivitas industri merosot dan kalah bersaing dengan produk luar negeri.
Kesulitan pasokan bahan baku turut memperparah kondisi industri tekstil Jawa Barat. Di sektor manufaktur, melemahnya ekonomi global dan penurunan daya beli masyarakat memberikan dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha.
Kim mengakui bahwa transformasi teknologi melalui otomatisasi dan penerapan kecerdasan buatan secara alami mengubah kebutuhan tenaga kerja. Industri padat karya mengalami PHK, relokasi, dan penutupan usaha akibat pergeseran proses kerja dari tenaga manusia ke teknologi seperti mesin, robot, dan AI.
Disparitas upah minimum antar daerah turut mendorong perusahaan berpindah ke wilayah dengan struktur upah lebih kompetitif. Perbedaan upah ini menjadi pertimbangan utama perusahaan dalam mengambil keputusan relokasi untuk menekan biaya operasional.
Menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang berubah, Pemdaprov Jawa Barat memberikan kemudahan bagi dunia usaha melalui stimulan, percepatan perizinan, dan pembangunan infrastruktur pendukung industri. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja terus dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
Penguatan dialog sosial melalui LKS Bipartit dan Tripartit menjadi strategi penting untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Forum dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha terbukti efektif mendorong penyelesaian masalah tanpa harus menempuh PHK.
“Pemdaprov Jabar juga menguatkan dialog sosial melalui LKS Bipartit dan Tripartit untuk menyelesaikan persoalan hubungan industrial,” tutur Kim.
Dalam kondisi perusahaan yang memang tidak dapat mempertahankan pekerjanya, dialog sosial tetap menjadi mekanisme penting untuk memastikan pemenuhan hak pekerja secara adil.
Mengantisipasi meningkatnya investasi di sektor kendaraan listrik dan industri berbasis teknologi, Pemdaprov Jabar memperkuat kesiapan tenaga kerja lokal. Penyesuaian kurikulum vokasi dilakukan agar selaras dengan kebutuhan industri, sementara pelatihan kompetensi ditingkatkan agar lulusan vokasi lebih siap terserap di sektor padat teknologi.
Kim menegaskan komitmen Pemprov Jawa Barat menjaga kondusivitas iklim usaha dan memperkuat sektor ketenagakerjaan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.
