VOICEIndonesia.co, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan bahwa penggunaan tenaga kerja asing (TKA) harus dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk pekerja lokal.
“Saya percaya bahwa penggunaan tenaga kerja asing harus dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk kepentingan pekerja lokal, kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan,” ujar Menaker Ida Fauziyah.
Dalam acara Regional Workshop on Exchange Policy Information of Mechanisms and Regulations of the Foreign Workers’ Arrangement in the Asia Pacific and South East Asia secara daring di Jakarta, Senin (27/05/2024), Menaker Ida mengatakan bahwa penggunaan TKA merupakan bagian integral dari perekonomian global yang berkontribusi dalam penguatan industri, perluasan keterampilan serta menciptakan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.
Kebijakan penggunaan TKA, katanya, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial.
Baca Juga: Hadiri Pelantikan GP Ansor, Jokowi Soroti Tantangan Global
Dia mengatakan perlunya usaha untuk menciptakan lingkungan dimana pertumbuhan ekonomi sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Hal itu, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab bersama bagi semua pemangku kepentingan.
Dalam workshop pertukaran informasi kebijakan dan mekanisme penggunaan TKA di Asia Pasifik dan Asia Tenggara itu, Ida juga menekankan hak dan kesejahteraan para pekerja harus dilindungi dengan baik.
Dia menyebut hal itu dapat diwujudkan melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan perusahaan pemberi kerja TKA.
“Kita harus bersama-sama berkomitmen untuk menjaga standar yang tinggi dalam hal pelindungan pekerja, atmosfer ketenagakerjaan yang baik dan adil, serta kesempatan pengembangan karier yang layak,” kata Ida.
Dia juga mendorong terciptanya kemitraan lebih erat antara perusahaan pengguna TKA dan terciptanya platform lebih kuat untuk pertukaran informasi dan inovasi antara perusahaan yang menggunakan TKA serta pemangku kepentingan lain.
