Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan Kalimantan memiliki akses keluar masuk orang ke negara tetangga yang menyebabkan rentan terjadinya perdagangan orang dan menjadikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang diperhatikan pemerintah pusat.
“Provinsi kalbar merupakan salah satu wilayah yang mobilitas manusianya sangat tinggi. Namun, masih banyak Pekerja Migran Indonesia tidak memakai jalur resmi (non prosedural) hingga akhirnya mengalami eksploitasu di negara tujuan,” ungkap Sutarmidji dilansir dari ANTARA, Senin (29/05/23).
Menurutnya belum baiknya koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L), data yang tidak valid, serta pemberian saksi yang tidak tegas merupakan beberapa kendala dalam menangani perdagangan orang.
“Banyak sekali modus atau kasus dalam perdagangan orang, seperti kawin kontrak, prostitusi anak hingga kurangnya skill PMI. Berkaitan dengan TPPO, apapun modusnya, pasti ilegal dalam berbagai aspek. Kebanyakan yang terjadi itu prostituasi anak, ini karena kelemahan kita berada di sanksi,” tuturnya.
