VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban bersama sejumlah pimpinan buruh bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025). Pertemuan itu turut dihadiri tokoh buruh dan serikat pekerja nasional, di antaranya Jumhur Hidayat, Said Iqbal, dan Andi Ghani Nunawea.
Elly Rosita mengungkapkan bahwa pertemuan berlangsung untuk membicarakan situasi sosial politik terkini, termasuk dinamika aksi-aksi massa belakangan ini. Presiden Prabowo, kata Elly, menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan stabilitas nasional.
“Membicarakan aksi-aksi akhir-akhir ini dan situasi keamanan, Presiden meminta bantuan ke semua pihak untuk menjaga keamanan, dan juga beliau berterima kasih atas dukungan semua pihak,” ujar Elly Rosita usai pertemuan.
Baca Juga: KSPI: Demonstrasi Harus Jadi Ruang Rakyat Kecil, Prabowo Setuju
Menurut Elly, pihak buruh menegaskan bahwa aksi turun ke jalan adalah hak konstitusional, namun tidak boleh diwarnai perusakan maupun penjarahan fasilitas umum. Ia menekankan, tuntutan utama buruh tetap fokus pada pembenahan kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap tidak adil.
“Hak untuk menyampaikan pendapat adalah hak setiap individu, tapi bukan perusakan fasilitas umum dan penjarahan. Kepentingan buruh jelas, yaitu memperbaiki perundang-undangan ketenagakerjaan,” tegas Elly.
Baca Juga: Rakyat Masih Menanti Janji, Prabowo Pilih Parade Militer di China
Dalam forum itu, Presiden Prabowo menanggapi langsung tuntutan buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Elly menyebutkan, Presiden sepakat bahwa aturan tersebut memang bermasalah dan perlu dikaji ulang dengan melibatkan semua pihak.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden setuju bahwa UU Cipta Kerja adalah buruk, dan setuju untuk dibahas lagi bersama semua pihak,” jelasnya.
Selain soal Cipta Kerja, Presiden juga menyinggung agenda pemerintah terkait pembahasan RUU perampasan aset. Menurut Elly, Prabowo memastikan aturan itu segera disahkan.
Tidak hanya itu, Prabowo juga menyatakan akan melakukan pembatalan pemberian fasilitas dan tunjangan anggota DPR serta memberlakukan moratorium perjalanan ke luar negeri bagi para wakil rakyat.
Elly menuturkan, pembicaraan berlangsung cukup panjang dan penuh dinamika. Ia memastikan akan ada pertemuan lanjutan antara Presiden dengan perwakilan buruh untuk menindaklanjuti kesepakatan awal.
“Pertemuan ini belum yang terakhir. Presiden membuka ruang dialog lebih luas, dan akan ada pertemuan berikutnya dengan bapak Presiden Prabowo,” kata Elly.
Rapat yang digelar di Istana Kepresidenan itu berakhir sekitar pukul 21.45 WIB. Para pimpinan buruh menegaskan akan terus mengawal hasil pembicaraan agar benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata.
