VOICEINDONESIA.CO, Bandung – Pertarungan sengit terjadi di industri tekstil nasional setelah 101 perusahaan tekstil secara tegas menentang sikap Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) yang memaksa pemerintah mempertahankan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk benang filamen China. Koalisi 101 perusahaan ini mengklaim pemerintahan Prabowo telah mengambil keputusan tepat dengan menghentikan BMAD tersebut.
Pelaku usaha benang asal Bandung Amril Firdaus menyampaikan apresiasi kepada media di Bandung, Senin (23/6/2025). Dia menegaskan bahwa 101 perusahaan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan jajarannya, terutama Menteri Perdagangan Budi Santoso yang berani membela perusahaan padat karya.
Amril secara frontal membantah klaim APSyFI tentang ancaman PHK massal jika BMAD dihapus. Dia menuduh APSyFI menyebarkan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan publik. Menurutnya, perusahaan-perusahaan anggota APSyFI justru merupakan industri padat modal, bukan padat karya seperti yang mereka klaim.
Baca Juga: Pengusaha Sebut Industri Tekstil Akan Hancur Jika BMAD Dipaksakan
Tuduhan paling keras datang ketika Amril menyebut APSyFI enggan melakukan modernisasi mesin produksi. Dia menilai APSyFI memaksakan BMAD hanya karena tidak mau mengganti mesin-mesin tua mereka, kemudian menuduh China melakukan dumping tanpa dasar yang kuat.
“Mereka selalu memaksakan BMAD POY DTY diberlakukan karena mereka tidak mau mengganti mesin-mesinnya kemudian menuduh dumping, padahal alasan yang sebenarnya adalah seluruh anggota APSyFI mesinnya tua-tua. Koreksi diri dong, jangan memaksa pemerintah untuk melindungi Anda, sedangkan Anda sendiri tidak fokus pada bisnisnya,” tegas Amril.
Baca Juga: Wamenaker Buka Munas Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit di Yogyakarta
Konflik ini mencerminkan dualisme kepentingan dalam industri tekstil Indonesia, di mana satu kubu mendukung proteksi melalui BMAD sementara kubu lain menginginkan pasar bebas untuk efisiensi bisnis.
