VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Biaya operasional masih menggerus pendapatan bersih pengemudi ojek online (ojol) meski komisi aplikasi turun menjadi delapan persen, dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan itu.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia merujuk survei Universitas Gadjah Mada (UGM) pada September hingga 2 Oktober 2026 di lima kota besar. Survei itu mengkaji dampak penurunan komisi aplikasi terhadap kesejahteraan mitra pengemudi.
“Survei tersebut menunjukkan bahwa penurunan komisi aplikasi belum otomatis meningkatkan pendapatan bersih pengemudi. Biaya BBM, servis, suku cadang, makan, hingga penggunaan kendaraan masih menjadi komponen pengeluaran yang mengurangi uang yang dapat dibawa pulang,” ujar Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Chusnunia menyebut Komisi VII menerima aspirasi pengemudi yang merasa penghasilan bawa pulang belum bertambah. Menurutnya, keberhasilan kebijakan perlu diukur dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional.
Ia mengaitkan hal itu dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026, yang mengategorikan pengemudi ojol roda dua sebagai pengusaha mikro transportasi online atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pidato kenegaraan 14 Agustus, Presiden Prabowo Subianto menyatakan penghasilan pengemudi meningkat dua hingga tiga kali lipat setelah sistem bagi hasil baru berlaku.
“Kami menilai penerapan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 ini seharusnya bisa menambah pendapatan pengemudi sebagaimana disampaikan dalam pidato kenegaraan 14 Agustus lalu tapi praktik di lapangan berbeda,” kata Chusnunia.
Berdasarkan aspirasi pengemudi dan hasil survei, Komisi VII akan mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan. Menurut Chusnunia, evaluasi itu perlu memastikan pembagian hasil berdampak pada kesejahteraan mitra, tanpa mengabaikan kepentingan pengguna serta keberlanjutan investasi dan inovasi transportasi digital.
